Jatim Aktual, Jakarta – Koordinator Pamekasan Progress, Imam Hanafi Abdullah, menyoroti sengketa tanah yang terjadi di Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan antara keluarga Bahriyah dan Sri Suhartatik.
Menurutnya, sumber masalah yang mengakabitkan perebutan bidang tanah tersebut ada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan.
“Yang bertanggung jawab dan yang patut disalahkan soal sengketa tanah di Pamekasan yang saat ini ramai dan menjadi sorotan publik adalah BPN Pamekasan,” kata Imam dalam keterangannya, Minggu (21/4/2024).
Imam menuturkan tentang mafia tanah yang ada di BPN Pamekasan harus segera diusut tuntas karena telah mengakibatkan sengketa tanah dan berujung pada terjadinya dugaan kriminalisasi terhadap Bahriyah.
“Mafia tanah di BPN Pamekasan wajib diusut dan dibongkar karena ulahnya itu yang membuat Ibu Bahriyah dan Sri Suhartatik rebutan tanah,” terangnya.
Selain itu, Imam menjelaskan, agar Polres Pamekasan tidak dituduh bermain mata atau ikut terlibat dalam lingkaran mafia tanah maka harus menangkap mafia tanah yang ada di BPN Pamekasan.
“Polres Pamekasan juga harus bertanggung jawab atas dugaan terjadinya kriminalisasi terhadap Ibu Bahriyah dengan menangkap mafia tanah yang sebenarnya,” tuturnya.
Imam juga mempertanyakan soal warkah yang dinyatakan hilang oleh BPN Pamekasan. Padahal, menurut Imam, dengan warkah tersebut maka akan menjadi alat untuk mengungkap mafia tanah dan untuk mengetahui siapa pemilik sah dari tanah yang diperebutkan itu.
“Informasinya BPN Pamekasan belum menemukan warkah salah satu dari kedua pihak yang merebutkan tanah tersebut, tentu hal itu patut dipertannyakan. Kenapa bisa dukumen atau arsip penting di BPN Pamekasan jadi hilang seperti itu. Kemungkinan atau ada dugaan kesengajaan untuk dihilangkan untuk mengamankan mafia tanah yang bercokol di BPN Pamekasan,” ungkapnya.
Imam menyampaikan akan melakukan aksi demonstrasi di kantor pusat BPN atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia untuk memberantas mafia tanah yang ada di BPN Pamekasan.
“Nanti kami kawal sampai tuntas, BPN pusat harus berikan atensi dan turun ke Pamekasan atas terjadinya sengketa tanah yang diakibatkan oleh mafia tanah di BPN Pamekasan,” ucapnya.
“Kami akan lakukan aksi demonstrasi berjilid-jilid agar reformasi agraria benar-benar terlaksana dengan menindak mafia tanah yang ada di BPN Pamekasan,” tandasnya.
