Jatim Aktual, Jakarta – Sekelompok pemuda mengatasnamakan Jaringan Pemuda Peduli Reformasi (JPPR) melakukan aksi demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jl. Trunojoyo, No.32, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/2/2026).
JPPR meminta Mabes Polri segera tindak tegas dan proses hukum PT. Sri Karya Lintasindo (PT SKL) dari Sri Karya Group karena diduga melakukan aktivitas suplai Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal jenis Solar.
Menurut M.H. Kudsi, koordinator lapangan dalam aksi JPPR, menyatakan bahwa praktik ilegal dalam suplai BBM yang diduga dilakukan PT SKL merupakan kejahatan terstruktur, sistematis, dan lintas wilayah yang secara nyata merugikan keuangan negara, merusak tata kelola sektor energi nasional, serta melemahkan wibawa hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dugaan suplai BBM ilegal oleh PT SKL ini merupakan kejahatan luar biasa dan jelas mengibuli negara, perusahaan yang beroperasi lintas wilayah di daerah Jatim, Jabar dan juga Sulawesi ini diduga kuat melakukan praktik ilegal yang terorganisir dan berulang,” kata Kudsi dalam orasinya di depan Mabes Polri.
Dugaan kuat praktik mafia BBM ilegal oleh PT SKL, menurut Kudsi, adalah bukti lemahnya pengawasan, atau kegagalan sistemik dalam memutus mata rantai mafia BBM ilegal, khususnya yang diduga melibatkan korporasi berbadan hukum.
“Kami minta keseriusan Polri dalam penegakan hukum di negeri ini, PT SKL yang kami duga sebagai mafia BBM ilegal masih beroperasi dan terkesan adanya dugaan pembiaran oleh aparat penegak hukum bahkan ada indikasi yang mengarah pada adanya bekingan,” jelas Kudsi.
Pasalnya, masih kata Kudsi, PT SKL mempunyai rekam jejak buruk terkait dugaan suplai BBM jenis solar tersebut yang meninggalkan catatan pelanggaran hukum.
“PT SKL pernah ditangkap oleh Polda Sultra pada 15 Desember 2024 lalu, juga pernah ditahan oleh Polresta Manado pada tahun 2023, namun sampai saat ini kami curigai masih melakukan dugaan aktivitas penjualan dan distribusi BBM ilegal di wilayah Pamekasan, Jawa Timur,” imbuhnya.
JPPR minta Polri bersikap tegas terhadap dugaan aktivitas ilegal PT SKL yang dinilai bertentangan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan kedaulatan energi nasional, pemberantasan mafia, dan penegakan hukum tanpa kompromi sebagai agenda prioritas.
“Mabes Polri harus sapu bersih penyuplai BBM ilegal di Indonesia. Termasuk dugaan adanya bekingan dari APH. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Selamatkan ekonomi nasional dari dugaan praktik-praktik ilegal PT SKL,” pungkas Kudsi.
Kudsi memastikan, selain akan menggelar aksi demonstrasi lanjutan di dua titik lokasi Mabes Polri dan PT. SKL, dirinya akan memasukan dumas ke Mabes Polri sebagai bentuk kontrol masyarakat.
