Jatim Aktual, Pasuruan – Aliansi BEM Pasuruan Raya menyatakan penolakan terhadap wacana pengalihan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Penolakan tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi Aliansi BEM Pasuruan Raya yang dirilis pada Minggu (11/1/2026). Dalam pernyataan tersebut, aliansi menyampaikan sejumlah alasan terkait pentingnya pemilihan kepala daerah secara langsung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator Umum Aliansi BEM Pasuruan Raya, M. Ubaidillah Abdi, mengatakan bahwa pemilihan langsung merupakan bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Menurut dia, hak memilih kepala daerah merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak dapat digantikan oleh mekanisme lain.
“Pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam menentukan kepemimpinan daerah,” kata Ubaidillah.
Bendahara Umum Aliansi BEM Pasuruan Raya, M. Faisal Harun, menyampaikan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi memusatkan proses pengambilan keputusan di tingkat elite politik. Ia menilai kondisi tersebut dapat mengurangi keterlibatan publik dalam proses politik di daerah.
Faisal menambahkan, mekanisme pemilihan tidak langsung juga dinilai berpotensi mengubah pola pertanggungjawaban kepala daerah yang terpilih.
Sementara itu, Pengurus Aliansi BEM Pasuruan Raya, Faizun Atoillah, menyatakan bahwa mandat anggota DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum tidak mencakup kewenangan untuk memilih kepala daerah. Ia menjelaskan bahwa DPRD memiliki fungsi utama dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Pemilihan kepala daerah merupakan hak politik rakyat yang dilaksanakan melalui pemilihan langsung,” ujar Faizun.
Koordinator Divisi Advokasi dan Gerakan Aliansi BEM Pasuruan Raya, M. Qommaruddin, menyatakan bahwa pihaknya akan terus menyosialisasikan sikap tersebut kepada mahasiswa dan masyarakat di wilayah Pasuruan Raya. Ia juga menyebutkan bahwa aliansi akan melakukan langkah advokasi lanjutan terkait perkembangan wacana tersebut. (rls)
