Jatim Aktual, Bondowoso — Ketua DPD Kawal Gibran Bersama (KGB) Bondowoso, Mustakim, mengecam keras tayangan Xpose Uncensored di Trans7 yang menampilkan potongan video kehidupan santri di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Ia menilai tayangan tersebut melecehkan dunia pesantren dan merusak citra ulama di mata publik.
Mustakim menegaskan, media nasional seharusnya menjadi ruang edukatif, bukan provokatif. “Trans7 telah melanggar batas etika dan moral siaran. Tayangan itu bukan kritik, tapi fitnah yang menstigma pesantren dan merendahkan kiai,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, potongan video yang menarasikan “santri minum susu jongkok” dan “kiai kaya raya, umat kasih amplop” adalah bentuk framing yang menyesatkan dan menistakan adab santri. “Adab santri seperti jongkok saat makan atau minum adalah latihan kerendahan hati, bukan simbol penindasan,” tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KGB Bondowoso secara tegas menuntut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mencabut izin siar Trans7. Mustakim menilai, sanksi penghentian sementara dari KPI belum cukup menimbulkan efek jera. “Jika media sebesar itu dibiarkan, publik akan kehilangan kepercayaan pada lembaga penyiaran nasional,” katanya.
Ia juga meminta Komdigi meninjau ulang regulasi penyiaran agar lebih berpihak pada perlindungan nilai keagamaan. “Kebebasan pers bukan kebebasan menghina. Kritik sosial boleh, tapi harus disampaikan dengan riset dan pemahaman budaya yang benar,” tegas Mustakim.
Dalam tayangan Xpose Uncensored yang viral di media sosial itu, narator menyebut “yang ngesot itulah yang kasih amplop” sambil menampilkan potongan video KH Anwar Manshur dari Lirboyo. Narasi tersebut memicu kemarahan luas dari masyarakat pesantren, santri, dan alumni berbagai pondok di Jawa Timur.
Tagar #BoikotTrans7 pun bergema di TikTok dan Instagram. Banyak warganet menilai tayangan itu tidak beradab dan telah mencederai marwah pesantren. “Framing semacam ini berpotensi merusak generasi muda yang belum memahami kultur pesantren,” ujar Mustakim.
KGB Bondowoso berencana membentuk posko aduan publik bagi masyarakat pesantren yang merasa dilecehkan oleh pemberitaan media. Langkah ini diambil sebagai bentuk advokasi moral untuk menjaga marwah dunia pendidikan Islam.
“Pesantren bukan ruang feodal, melainkan benteng moral bangsa. Dari pesantren lahir ulama dan pejuang kemerdekaan. Jika pesantren diserang dengan narasi keliru, sama saja menistakan akar peradaban Indonesia,” tegas Mustakim.
Ia menilai, Trans7 telah kehilangan fungsi edukatif sebagai media nasional dan justru memperkeruh suasana sosial. “Kami mendesak KPI dan Komdigi segera mencabut izin siarnya. Ini bukan sekadar pelanggaran etik, tapi penghinaan terhadap simbol keagamaan dan kebudayaan bangsa,” katanya.
Mustakim juga mengajak publik untuk tetap santun dalam menyuarakan protes. “Kritik kami bukan kebencian, tapi panggilan moral agar media kembali pada fitrah: menyampaikan kebenaran dan menjaga keadaban,” ujarnya menutup pernyataan.
