Jatim Aktual, TGM – Harapan dua peserta Tanggamus Color Run 2025 untuk berangkat umroh bersama empat pemenang lainnya hingga kini belum terealisasi oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Selasa (14/10/2025).
Padahal, nama mereka telah diumumkan secara terbuka saat acara berlangsung dan disaksikan langsung oleh pejabat daerah. Namun hingga saat ini, pemberangkatan mereka masih tertunda dan disebut-sebut menunggu pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat peserta lainnya telah diproses melalui skema pemberangkatan awal, sementara dua nama tersisa masih “terkunci” di persoalan administrasi anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat, mengingat hadiah umroh tersebut dikemas sebagai bentuk apresiasi resmi dari pemerintah daerah.
Panitia hanya menyampaikan bahwa proses masih dalam tahap koordinasi dan akan dilaksanakan setelah dokumen APBD Perubahan disahkan. Hanya saja, tidak ada penjelasan teknis mengapa dua peserta tersebut tidak diberangkatkan bersamaan dengan pemenang lainnya.
Situasi ini memantik respons publik. Sebagian menilai, ketidaksiapan anggaran justru menunjukkan kurangnya koordinasi antara penyelenggara kegiatan dan pemerintah daerah.
Apalagi, event Color Run dipromosikan dengan narasi semangat, motivasi, dan hadiah umroh yang tentunya menuntut keseriusan pelaksanaan, bukan sekadar euforia seremonial.
Sementara itu, Ketua Solidaritas Pers Indonesia (SPI) DPD Kabupaten Tanggamus, Idham Khalid, menegaskan bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam menyampaikan janji di ruang publik, terlebih jika melibatkan simbol keagamaan seperti umroh.
“Janji yang diumumkan secara terbuka tanpa kesiapan realisasi dapat menimbulkan persepsi bahwa kegiatan hanya bersifat seremonial tanpa tanggung jawab administratif yang tuntas,”Ujarnya.
Publik kini hanya menunggu satu hal, yakni konsistensi antara ucapan dan tindakan. Sebab, hadiah bukan hanya menyangkut fasilitas yang dijanjikan, tetapi juga menyentuh aspek integritas lembaga yang mengumumkannya.
Pada akhirnya, apa pun alasan administratif yang melatarbelakanginya, masyarakat berharap komitmen tersebut segera ditepati.
Semoga persoalan seperti ini tidak kembali terulang, karena kepercayaan publik adalah modal terbesar bagi setiap kebijakan pemerintah. (Tzie Lee)
