Jatim Aktual, Sumenep – Fenomenal terkait kasus penganiayaan dan perampasan yang menimpa dua Wartawan Online (Daring) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, pada tanggal 26 Maret 2023 di Desa Batuampar, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep hingga saat ini masih tetap membekas di ingatan Publik
Pasalnya kasus tersebut berakhir memilukan lantaran diselesaikan dengan Keadilan Restorasi (Restorative Justice) dengan mahar 150 juta sama halnya dengan melecehkan profesi Jurnalis terkhusus Jurnalis di Bumi Arya Wiraraja ini.
Kasus yang juga menarik perhatian dari sejumlah aktivis hukum di Kabupaten peradaban ini juga menilai bahwa, proses hukum perkara kekerasan terhadap pers tersebut menjadi runtuhnya marwah jurnalis di Kota Keris.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aktivis hukum Bambang Hodawi, SH., MH., mengatakan, penegakan hukum di Kabupaten Sumenep saat ini sama halnya dengan lelucon anak kecil. Karena sudah bisa disimpulkan bahwa proses hukum menyentuh orang berduit,
“Saat ini hukum menjadi permainan seperti boneka lemah tak berdaya. Sungguh miris sekali jika proses hukum kasus penganiayaan atau perampasan yang disertai kekerasan yang dilakukan oleh eks kepala desa dan kepala desa Batuampar dihentikan karena Restorative Justice (RJ),” ujarnya, Kamis (06/04).
Menurut Bambang yang juga merupakan pengacara kondang asal Kecamatan Bluto tersebut menyebut, Restorative Justice (RJ) itu memang baik. Tapi tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan dengan RJ.
”Tentunya sudah sangat jelas ada ketentuan khusus tindak pidana yang bisa diselesaikan melalui Restorative Justice,” ucapnya.
Bahkan menurut Bambang sapaan akrabnya, pasal yang disangkakan kepada eks kades dan kades Batuampar itu berlapis, yakni Pasal 368 ayat (1) atau Pasal 335 ayat (1)jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Pasal tersebut adalah perbuatan tindak pidana yang tidak termasuk dalam katagori perkara atau kasus yang dapat diselesaikan secara Restorative Justice.
”Oleh karena itu wajib hukumnya Polres Sumenep selaku Aparat Penegak Hukum (APH) yang menangani kasus tersebut tetap melanjutkan perkara ini walaupun tanpa sepengetahuan atau persetujuan korban,” imbuhnya.
Namun, disamping itu apabila penyidik Polres Sumenep tidak melanjutkan kasus tersebut tentu akan menjadi polemik baru yang dapat merugikan Polres Sumenep sendiri.
Pastinya juga tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak lain yang akan membawa perkara kasus pidana tersebut ke Polda Jawa Timur atau ke Mabes Polri.
Selain itu, diperkirakan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polres Sumenep dalam hal penegakan hukum.
”Jadi Polres Sumenep tidak mempunyai alasan apapun untuk tidak melanjutkan proses hukum kasus tersebut sampai ke Kejaksaan. Karena kasus tersebut telah membuat gaduh masyarakat khusunya insan pers,” tegasnya.
Sementara itu, kata Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti, SH., saat dihubungi melalui via Whatsaap (Wa) menyampaikan, perkara kasus penganiayaan dan perampasan disertai kekerasan yang menyeret mantan Kades dan Kades Batuampar telah diterbitkan Surat Pemberhentian Penyelidikan dan Penyidikan (SP3). Namun sampai berita ini di publish Widiarti enggan memberikan bukti bahwa kasus tersebut sudah di SP3
