Oleh: Hedi Firmansyah (Presiden Mahasiswa Universitas Nurul Jadid Probolinggo)
Jatim Aktual, Nasional — Di saat air mata duka belum kering menyelimuti berbagai daerah pascabencana, dan para guru honorer dipaksa bertahan hidup dengan upah yang bahkan lebih rendah dari pencuci piring program Makan Bergizi Gratis (MBG), elite politik justru sibuk mempertontonkan krisis empati yang telanjang.
Alih-alih menghadirkan solusi atas problem mendasar bangsa, wacana yang digulirkan justru pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD. Dengan dalih “efisiensi anggaran” dan “meredam chaos politik”, kedaulatan rakyat kembali dipertaruhkan atas nama stabilitas semu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tapi tunggu dulu jangan tertipu. Mari kita pakai Akal Sehat.
Menyalahkan rakyat untuk membenarkan penghapusan Pilkada langsung adalah bentuk gaslighting politik cara licik elite menutupi kegagalannya sendiri. Ketika biaya politik dianggap mahal dan demokrasi dituding sebagai sumber kekacauan, rakyat dijadikan kambing hitam atas sistem yang justru rusak oleh elite itu sendiri.
Secara psikologis, ini merupakan mekanisme pertahanan (defense mechanism). Kegagalan elite dialihkan melalui projection, yakni dengan menuduh rakyat sebagai sumber masalah. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa mahalnya biaya politik bukan akibat pilihan rakyat, melainkan akibat lemahnya kaderisasi partai, buramnya transparansi pendanaan, serta suburnya praktik mahar politik di internal elite. Secara akademis, argumen ini merupakan logical fallacy, cacat logika.
Perlu ditegaskan, rakyat tidak pernah sepenuhnya bebas dalam memilih. Mereka dipaksa masuk ke dalam struktur politik yang mahal, tertutup, dan transaksional. Menyalahkan rakyat dalam situasi semacam ini sama artinya dengan menyalahkan korban, sementara aktor utama perusak sistem justru lolos dari tanggung jawab moral dan politik.
Wacana pengembalian Pilkada ke DPRD bukan sekadar perubahan teknis mekanisme pemilihan. Ia adalah langkah mundur demokrasi sekaligus pengkhianatan terhadap semangat Reformasi 1998. Reformasi lahir untuk memastikan setiap suara rakyat memiliki nilai politik, bukan untuk mengembalikan kekuasaan ke ruang-ruang tertutup yang hanya dapat diakses segelintir elite.
Narasi “biaya politik mahal” kembali dijadikan pembalut pembenaran. Padahal, berbagai riset menunjukkan bahwa mahalnya politik bukan disebabkan oleh pemilihan langsung, melainkan oleh “Kegagalan partai membangun kaderisasi yang sehat, transparansi pendanaan, dan etika politik. Ketika elite gagal membenahi sistem yang mereka kuasai, rakyat kembali dijadikan kambing hitam. Jika yang diklaim adalah efisiensi dan pemberantasan politik uang, maka solusi semestinya diarahkan pada reformasi sistem pembenahan pendanaan partai yang akuntabel, kaderisasi berbasis merit, penegakan hukum pemilu yang tegas, serta keterbukaan data dana kampanye bukan dengan memangkas demokrasi. Efisiensi sejati lahir dari pengawasan publik, bukan dari penghilangan partisipasi rakyat.
Justru harus diakui secara jujur, membeli suara segelintir elite di ruang tertutup jauh lebih mudah dibandingkan meyakinkan jutaan rakyat di ruang terbuka. Risiko korupsi tidak akan hilang, ia hanya berpindah tempat menjadi lebih gelap, lebih senyap, dan semakin sulit diawasi.
Dalam demokrasi, partisipasi rakyat adalah sumber utama legitimasi kekuasaan. Ketika partisipasi justru dianggap sebagai masalah, di situlah kita memahami bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah ketakutan elite terhadap pengawasan publik.
Demokrasi memang tidak murah. Namun harga kebebasan dan kedaulatan rakyat jauh lebih mahal dan tidak ternilai.
Hari ini mungkin Pilkada yang dirampas. Esok, bisa jadi hak-hak lain dicabut secara perlahan. Ketika sistem semacam ini dilegalkan, rakyat terutama generasi muda secara sistematis dikeluarkan dari ruang kekuasaan. Rakyat direduksi menjadi penonton, sementara kekuasaan diperdagangkan di ruang-ruang tertutup elite, Ini bukan efisiensi.
Ini adalah cara halus mengamputasi demokrasi dan kedaulatan rakyat secara sistematis.
Demokrasi tidak di bunuh dengan kudeta, Ia di habisi pelan-pelan melalui penindasan yang di balut rapi oleh sebuah kebijakan.
