Jatimaktual.com, Jakarta – Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa pemulihan ekonomi nasional tidak secepat yang diperkirakan telah memicu kegaduhan di kalangan tertentu. Padahal, apa yang ia sampaikan merupakan langkah politik paling jujur dan paling bertanggung jawab dalam lanskap ekonomi kontemporer.
Ketegasan semacam ini mencerminkan pemahaman yang jauh dari optimismisme semu tradisi neoliberalisme; ini adalah pengakuan atas realitas dan komitmen untuk memperbaiki struktur ekonomi bangsa dari akar.
Namun, keberanian ini justru memicu reaksi panik dari kelompok neolib. Mereka yang selama puluhan tahun mengagung-agungkan liberalisasi tanpa batas, deregulasi sepihak, dan dominasi modal asing kini mencoba menggiring narasi publik agar pesimis terhadap arah kebijakan pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Purbaya dan Keberanian Meluruskan Arah
Dalam konteks pembangunan ekonomi, Purbaya berada di garis depan reformasi struktural: penataan ulang kebijakan fiskal, penguatan disiplin anggaran, serta penegakan aturan yang memprioritaskan kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pengakuan bahwa pemulihan ekonomi membutuhkan waktu bukanlah bentuk pasrah pada stagnasi, melainkan keputusan strategis untuk menjaga stabilitas jangka panjang dan tidak terus menerus terseret oleh ekspektasi semu pasar.
Panik Neolib dan Sabotase Sistematis
Kelompok neolib tampak gelisah karena rezim ekonomi berbasis rente yang mereka nikmati mulai runtuh. Serangan mereka terstruktur melalui:
Menciptakan opini pesimistis tentang pertumbuhan ekonomi untuk menekan sentimen publik.
Menggembosi keberhasilan aturan pengetatan fiskal sebagai rezim yang ‘anti-pertumbuhan’.
Menyerang kebijakan industrialisasi seolah negara harus tunduk pada impor dan liberalisasi tanpa kontrol.
Menebarkan narasi chaos fiskal untuk memaksa pemerintah kembali mengadopsi resep lama yang gagal.
Ini adalah bukan sekadar debat ekonomi teknis; ini adalah upaya sabotase terhadap kebijakan nasional yang ingin mengubah tatanan lama demi kedaulatan ekonomi bangsa.
Mandat Politik Presiden
Posisi Purbaya bukanlah semata pilihan teknokratis; ia adalah bagian dari implementasi visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kedaulatan ekonomi sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional. Dalam pidato kenegaraan 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo menegaskan arah fundamental pembangunan ekonomi dengan referensi konstitusional yang tegas:
“Ketika kita tidak konsekuen menjalankan Undang-Undang Dasar kita, terjadilah distorsi ekonomi … perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian … dan ketika kita konsekuen menjalankan Undang-Undang Dasar kita … kita dapat mencapai berbagai kemajuan yang cukup berarti.”
Keberpihakan ini jelas menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi yang tengah ditempuh bukanlah pilihan pragmatis semata, tetapi literal implementasi dari mandat ideologis bangsa sesuai amanat konstitusi.
Menghadapi Sabotase Neoliberalisme
Neoliberalisme telah gagal menjadikan pertumbuhan yang inklusif. Selama lebih dari dua dekade, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak pernah berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan. Distribusi kekayaan tetap timpang, sementara ketergantungan pada modal asing dan jaringan rente terus memperlemah daya saing nasional.
Kebijakan fiskal saat ini mencoba mematahkan pola ini dengan memperkuat pondasi produksi nasional, disiplin anggaran, dan kedaulatan ekonomi—bukan sekadar memperbesar angka pertumbuhan makro.
Oleh karena itu, serangan terhadap Purbaya bukan kritik kebijakan biasa, melainkan bagian dari upaya mempertahankan status quo neolib, yang selama ini lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada rakyat banyak.
Mengamankan Arah Baru
Indonesia tidak dapat lagi tunduk pada narasi dan kepentingan neoliberalisme yang terbukti gagal menyejahterakan rakyat. Kebijakan Purbaya adalah lanjutan dari komitmen ideologis Presiden Prabowo untuk memulihkan kedaulatan ekonomi, yang secara eksplisit dirumuskan dalam pidato kenegaraan dan dirancang agar selaras dengan amanat konstitusi. Serangan yang dilancarkan aktor neolib harus disikapi bukan sebagai opini biasa, tetapi sebagai pertarungan ideologis yang harus dijawab secara politik, intelektual, dan strategi kebijakan yang tegas.
Indonesia perlu kedaulatan ekonomi, pemerataan kekayaan, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan narasi yang terus mempertahankan ketergantungan struktural. Dan dalam konteks itu, keberanian Purbaya — didukung oleh mandat konstitusional presiden — harus dikawal, bukan disabotase.
Neoliberalisme telah menjadikan bangsa ini pasar tanpa kedaulatan. Karena itu, tidak ada ruang untuk kompromi: ia harus dihancurkan sampai ke akar-akarnya demi memastikan ekonomi Indonesia kembali bekerja untuk rakyat, bukan untuk jaringan rente dan modal asing.***
