Jatim Aktual, Bondowoso — Tayangan potongan video di salah satu program televisi nasional Trans7 menuai kritik keras dari berbagai kalangan, termasuk aktivis mahasiswa Islam. Dalam cuplikan yang viral, muncul narasi bertuliskan: “Santrinya minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehidupan pondok? Kiainya yang kaya raya, tapi umat yang kasih amplop.”
Cuplikan tersebut berasal dari program Xpose Uncensored yang menampilkan suasana di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Tayangan itu dinilai telah menyudutkan dunia pesantren dan menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Reaksi keras muncul di media sosial. Salah satunya datang dari akun @ismaelalkhollilie yang menulis:
“Sudah bukan kritik lagi, tapi narasi hoaks yang dibangun untuk merendahkan para Kiai Sepuh dengan mencatut video Kiai Anwar Manshur Lirboyo.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Unggahan tersebut mewakili keresahan masyarakat pesantren atas framing media yang dianggap tidak proporsional.
Ketua Bidang III Keagamaan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bondowoso, M. Ali Faqih, menilai tayangan itu sebagai bentuk kelalaian etik sekaligus kurangnya literasi keagamaan di ruang redaksi. Menurutnya, media harus memiliki sensitivitas sosial dan spiritual dalam mengangkat isu keagamaan.
“Media nasional punya tanggung jawab moral yang besar. Kritik boleh, tapi jangan melecehkan simbol keagamaan. Jika menyentuh wilayah pesantren, seharusnya dilakukan dengan riset dan penghormatan, bukan dengan sindiran yang merendahkan,” ujar Faqih, Senin (13/10/2025).
Ia menilai Trans7 gagal mengedepankan prinsip jurnalisme berimbang (cover both sides). “Menayangkan potongan video tanpa konteks adalah bentuk pembodohan publik. Penonton hanya disuguhi cuplikan yang memancing emosi, bukan informasi yang mencerahkan,” tambahnya.
Menurut Faqih, pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, melainkan benteng moral dan kebangsaan. “Adab, kesederhanaan, dan penghormatan kepada guru adalah nilai luhur Islam Nusantara. Menggambarkannya dengan nada sinis menunjukkan dangkalnya pemahaman terhadap kultur Islam di Indonesia,” katanya.
Faqih juga menegaskan bahwa kasus ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut martabat ulama dan lembaga pendidikan keagamaan. “Media seharusnya memperkuat kohesi sosial, bukan memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi yang selama ini berperan besar membangun bangsa,” ujarnya.
Ia menilai, kebebasan pers yang tidak dibarengi etika justru dapat melahirkan disinformasi. “Kritik yang sehat adalah kritik yang memberi solusi. Tapi jika dilakukan dengan provokasi, maka yang lahir hanyalah kebencian,” ucapnya.
PMII Bondowoso, lanjut Faqih, mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk meninjau tayangan tersebut dan menegakkan aturan penyiaran yang berkeadilan. “Kami berharap KPI tegas menindak pelanggaran ini agar dunia penyiaran tetap bermartabat,” ujarnya.
Selain itu, ia mengimbau publik agar lebih kritis terhadap media. “Masyarakat jangan hanya jadi konsumen informasi, tapi juga pengawal moral media. Kita butuh televisi yang mendidik, bukan yang menebar prasangka,” tegasnya.
Faqih menutup pernyataannya dengan seruan kebangsaan. “Pesantren adalah bagian dari sejarah lahirnya Indonesia. Menjaga kehormatannya berarti menjaga identitas bangsa. Jangan jadikan pesantren komoditas media untuk mengejar rating,” pungkasnya.
