*Oleh : Mohammad Subhan*
Dosen Pascasarjana Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan
Kabupaten Pamekasan di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati KH Kholilurrahman dan Sukriyanto dengan visi “Bangkit Bersama untuk Pamekasan Maju” menghadapi dinamika permasalahan yang kompleks dan multidimensi.
Visi ini menggarisbawahi upaya kolektif menuju kemajuan yang harus diterjemahkan secara konkret oleh jajaran di bawah, terutama para Kepala Dinas. Tantangan yang membentang dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga isu integritas birokrasi, menuntut sosok Kepala Dinas yang tak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas tinggi, sensitivitas sosial, dan kemampuan eksekusi program yang tajam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Era efisiensi anggaran pemerintah pusat dan tuntutan pelayanan publik yang makin tinggi mewajibkan pemerintah daerah meninggalkan praktik lama yang mencoreng, seperti isu membayar untuk menduduki jabatan. Praktik ini harus dihentikan demi menempatkan the right man on the right job, sebuah keniscayaan untuk mengatasi masalah krusial di lapangan.
Bidang kesehatan dan pendidikan menjadi cermin paling nyata dari kualitas layanan publik. Permasalahan kesehatan diawali dengan terhentinya layanan BPJS Kesehatan gratis bagi puluhan ribu warga akibat tunggakan, yang secara langsung melanggar hak dasar masyarakat atas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan yang dibutuhkan adalah sosok yang proaktif, mampu mengelola anggaran secara akuntabel, dan menjamin keberlanjutan program kesehatan publik, terutama bagi masyarakat miskin. Ia harus mampu melakukan negosiasi dan manajemen utang yang baik agar layanan esensial tidak terhenti.
Selain itu, masalah penyakit menular (seperti campak) juga menuntut Kepala Dinas yang sigap dalam upaya preventif, promosi kesehatan, dan imunisasi. Program Bupati yang menekankan pada Pamekasan Sehat dan Lansia Sejahtera memerlukan penerjemahan cepat yang berbasis data lapangan, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Di sektor pendidikan, tantangan yang dihadapi tak kalah berat. Angka putus sekolah yang mencapai 5.000 siswa adalah indikator kegagalan yang serius dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kepala Dinas Pendidikan harus mampu berkolaborasi dengan Bapperida untuk memetakan akar masalah—baik faktor ekonomi maupun sosial—dan merumuskan solusi komprehensif (misalnya, program beasiswa atau subsidi yang tepat sasaran). Masalah internal seperti penyegelan gedung dan pemberhentian guru sepihak menunjukkan adanya kelemahan manajemen dan pengawasan sekolah.
Kepala Dinas harus menjadi pemimpin yang tegas dan berwibawa, menjamin iklim akademik yang kondusif dan melindungi hak-hak guru dan siswa. Yang paling mendesak, isu degradasi moral dan kasus kekerasan di sekolah menuntut Kepala Dinas yang punya kebijakan revolusioner untuk merevitalisasi pendidikan karakter, yang selaras dengan misi mewujudkan karakter masyarakat agamis dan berbudaya sesuai visi Bupati.
Revitalisasi sekolah pada semua tingkatan, termasuk memperhatikan isu keselamatan bangunan pesantren pasca-insiden di Sidoarjo, adalah tugas mendesak yang membutuhkan Kepala Dinas yang memahami standar keamanan dan kenyamanan fasilitas publik.
Stagnasi ekonomi dan rendahnya investasi di Pamekasan menjadi kunci utama dalam mengatasi kemiskinan. Program Bupati yang berfokus pada ekonomi inklusif menuntut Kepala Dinas terkait (Dinas Penanaman Modal dan Dinas Koperasi, UKM) yang memiliki kemampuan marketing daerah yang handal, mampu menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja.
Mereka harus mampu menyederhanakan birokrasi perizinan (Fasilitasi Perizinan) dan memberdayakan sektor UKM. Kasus relokasi PKL yang berdampak negatif pada pendapatan pedagang menuntut Kepala Dinas yang solutif dan peka sosial, merancang kebijakan relokasi yang diikuti dengan strategi peningkatan omset di lokasi baru.
Sektor pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi lokal menghadapi masalah klasik kelangkaan pupuk bersubsidi, ancaman hama, dan cuaca tidak menentu. Program Petani Bangkit dan Peternak Digdaya harus diterjemahkan oleh Kepala Dinas Pertanian melalui manajemen distribusi pupuk yang transparan dan adil, serta penerapan teknologi pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim dan serangan hama. Sosok Kepala Dinas Pertanian harus memiliki jejaring kuat hingga ke tingkat kementerian untuk menjamin pasokan pupuk dan program bantuan.
Lebih lanjut, program-program strategis pemerintah pusat seperti program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat harus diintegrasikan secara mulus. Masalah keracunan dan blatung pada makanan gratis di berbagai lokasi adalah indikasi pengawasan dan rantai pasok yang lemah.
Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Pendidikan harus bersinergi untuk menjamin kualitas, keamanan pangan, dan akuntabilitas program tersebut. Begitu pula dengan inisiasi Sekolah Rakyat oleh Dinas Sosial, yang membutuhkan Kepala Dinas yang inovatif dan kolaboratif untuk membangun networking dengan berbagai pihak.
Kepala Dinas yang dicari adalah “Jenderal Lapangan” yang mampu menerobos birokrasi, mengatasi masalah bottleneck, dan hadir di tengah masyarakat. Tantangan infrastruktur, seperti jalan ke desa yang masih banyak rusak, menuntut Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang responsif, cepat tanggap, dan mengutamakan pemerataan pembangunan, selaras dengan visi Restorasi Pamekasan Berteman.
Namun, semua upaya ini akan sia-sia jika isu “membayar untuk menjadi Kepala Dinas” tidak ditinggalkan. Efisiensi anggaran dan tuntutan publik mengharuskan Pamekasan memilih Kepala Dinas berdasarkan meritokrasi—kompetensi, integritas, dan rekam jejak kinerja. Hanya dengan menempatkan individu yang bersih dan berintegritas tinggi, yang berfokus pada kinerja dan pelayanan publik alih-alih pada pengembalian modal politik, visi “Bangkit Bersama untuk Pamekasan Maju” dapat diwujudkan.
Kepala Dinas yang ideal adalah sosok yang berani mengambil risiko, berorientasi pada solusi, dan setia pada visi kepemimpinan daerah, menjadikan efisiensi anggaran sebagai peluang untuk inovasi bukan alasan untuk menunda pelayanan. Ia adalah penerjemah sejati dari idealisme Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. Wallahua’lam Bissawaf
