Jatim Aktual, Jakarta – Aktivis Sumsel Jakarta (ASJ) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (30/9/2025). Dalam aksi tersebut, massa menuntut KPK menelusuri ulang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Bupati Musi Banyuasin (Muba), Toha Tohet, yang dinilai penuh kejanggalan.
Koordinator aksi, Nopri Agustian, menegaskan bahwa kekayaan yang dilaporkan Toha ke negara tidak sebanding dengan gaya hidup maupun dugaan keterlibatannya dalam praktik tambang minyak ilegal di Muba.
“Kami minta KPK jangan menutup mata. LHKPN Toha Tohet yang terakhir dilaporkan Rp45,8 miliar, tapi realita di lapangan menunjukkan gaya hidup dan pengaruh besar beliau di bisnis minyak ilegal. Angka itu sangat janggal,” tegas Nopri dalam orasi, Jum’at (03/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Nopri juga meminta KPK secara terbuka menelusuri asal-usul harta kekayaan Toha Tohet, termasuk dari mana sumbernya dan berapa besar aliran dana yang sesungguhnya dimiliki.
“Kami mendesak KPK untuk menelusuri harta Toha Tohet, berasal dari mana, dan berapa banyak jumlah sebenarnya. Jangan hanya terpaku pada laporan resmi, karena kami yakin ada aset tersembunyi yang belum dilaporkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, tambang minyak ilegal di Muba selama ini bukan hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, melainkan juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah. Mulai dari kebakaran sumur, pencemaran tanah dan air, hingga korban jiwa akibat aktivitas pengeboran liar.
“Kerugian negara akibat minyak ilegal bisa mencapai triliunan rupiah per tahun. Kalau KPK hanya melihat angka Rp45 miliar dalam LHKPN, itu jelas tidak realistis. Kami curiga ada aset dan rekening tersembunyi,” tegasnya.
ASJ mendesak KPK agar serius memeriksa aliran dana dan membuka kemungkinan adanya praktik korupsi terorganisir di balik bisnis tambang ilegal tersebut.
“Kami hadir untuk mengingatkan KPK, jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan. Jika LHKPN dibiarkan hanya formalitas, maka fungsi pengawasan publik akan lumpuh,” kata Nopri.
Aksi demonstrasi hari ini ditutup dengan penegasan bahwa ASJ tidak akan berhenti mengawal isu ini. Menurut Nopri, perjuangan menyingkap kejanggalan harta pejabat publik adalah bagian dari menjaga integritas negara.
“Ini bukan hanya soal angka di laporan, tapi soal keadilan. KPK harus berani mengusut tuntas harta Toha Tohet, dari mana asalnya, dan berapa banyak jumlah sesungguhnya. Masyarakat Sumsel, khususnya Muba, menunggu ketegasan hukum,” pungkasnya.
