Jatim Aktual, Jakarta – Sejumlah pemuda mengatasnamakan Ikatan Keluarga Mahasiswa Madura Jakarta (IKMM Jakarta) melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (1/10/2025).
Mereka mendesak KPK segera audit dan investigasi dugaan penyelewengan Dana Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan tahun 2024.
Menurut Mohammad Habibullah, koordinator lapangan dalam aksi tersebut menyatakan, dugaan penyelewengan dana pokir DPRD Pamekasan pada tahun 2024 senilai Rp.106 Miliyar berpotensi menjadi bancakan korupsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mendesak KPK untuk investigasi implementasi dari dana pokir anggota DPRD Pamekasan, sebab pokir senilai kurang lebih 106 Miliyar rupiah diduga terjadi penyelewengan yang merugikan masyarakat atau konstituen,” ucap pemuda yang akrab disapa Habibi dalam orasinya di depan gedung KPK, Rabu.
Habibi menjelaskan bahwa tujuan ada anggaran Pokir untun anggota DPRD untuk mewujudkan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan, namun dalam realitasnya, diduga hanya menguntungkan kantong pribadi anggota DPRD. Sebab, kata Habibi, pembangunan dan kesejahteraan belum juga merata di Kabupaten Pamekasan.
“KPK seharusnya bertindak menjemput bola, sampai sekarang, Kabupaten Pamekasan masih jauh tertinggal, padahal dana Pokir anggota DPRD setiap tahun begitu besar. Pertanyaannya, sudah benar atau tidak alokasi dana Pokir tersebut?. Hal ini patut dicurigai banyak penyelewengan, dan KPK harus bertindak mengusutnya,” jelas Habibi.
Selanjutnya, Habibi juga menyoroti dugaan penyelewengan yang diyakini dari pimpinan DPRD Pamekasan. Sebab, pimpinan DPRD disebut mempunyai jatah paling besar untuk dana Pokir di Kabupaten Pamekasan.
“KPK harus segera periksa pimpinan DPRD Pamekasan yang diduga menerima dana Pokir paling besar dan harus punya tanggung jawab yang besar pula. Kita tahu bersama Ali Masykur sebagai ketua DPRD Pamekasan, Khairul Umam sebagai Wakil I, Ismail sebagai Wakil II, dan M. Qomarul W sebagai Wakil III,” tegas Habibi.
Terakhir, Habibi menyatakan akan terus mengawal dugaan penyelewengan Pokir tahun anggaran 2024 anggota DPRD Pamekasan sampai tuntas, dan sampai masyarakat Pamekasan merasakan betul alokasi Pokir memang untuk mewujudkan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan.
“Kami tegaskan akan terus melakukan aksi demonstrasi di depan KPK, sampai KPK melangkah untuk menyelidiki dan usut dugaan penyelewengan dana Pokir anggota DPRD Pamekasan ini, dan memeriksa pimpinan DPRD Pamekasan. KPK harus tegakkan hukum tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
