Jaim Aktual, Bondowoso — Pemerintah Kabupaten Bondowoso menegaskan akan lebih cermat dalam menyusun ulang prioritas anggaran di tengah keterbatasan fiskal. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Bondowoso, Lora As’ad Yahya Syafi’i, yang membacakan jawaban Bupati KH Abdul Hamid Wahid atas pandangan umum fraksi DPRD mengenai Rancangan Perubahan APBD 2025, Kamis (18/9/2025).
Dalam keterangannya, Abdul Hamid Wahid—yang akrab disapa Ra Hamid—menilai masukan dari DPRD merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol. Ia menyebut, koreksi dari legislatif menjadi pijakan pemerintah dalam memperbaiki kinerja anggaran.
“Masukan DPRD bukan sekadar kritik, tapi dorongan untuk mencari solusi agar anggaran lebih efektif,” kata Ra Hamid.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Efisiensi Belanja Pegawai
Menanggapi sorotan soal membengkaknya belanja pegawai, Ra Hamid mengakui adanya konsekuensi dari penyesuaian tunjangan, perekrutan pegawai baru, dan regulasi nasional. Namun ia menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga efisiensi.
“Kami akan memastikan setiap pengeluaran pegawai tetap rasional dan dalam koridor aturan,” ujarnya.
Infrastruktur Diprioritaskan Sesuai Skala
Terkait pemangkasan alokasi infrastruktur, Ra Hamid menjelaskan keputusan itu semata untuk menjaga keseimbangan fiskal. Menurutnya, pembangunan tetap berjalan, namun difokuskan pada program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Fokus kami pada perbaikan jalan desa, fasilitas publik, dan sarana yang mendukung aktivitas ekonomi,” katanya.
Sektor Pendidikan dan Kesehatan Aman
Ra Hamid menegaskan pendidikan dan kesehatan tidak akan terdampak pemangkasan. Ia menyebut kedua sektor tersebut sebagai prioritas utama dalam perubahan APBD.
“Kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan tetap kami lindungi. Program layanan dasar juga tetap terjamin,” tegasnya.
Optimalisasi BUMD dan UMKM
Dalam kesempatan itu, Ra Hamid juga merespons kritik soal kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh agar perusahaan daerah mampu berkontribusi pada peningkatan PAD.
Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat UMKM dan pertanian sebagai tulang punggung perekonomian lokal.
“Potensi kopi Bondowoso dan hasil pertanian lain akan terus kami kembangkan agar memberikan nilai tambah bagi petani,” ujarnya.
Arah Baru dalam Tata Kelola Anggaran
Ra Hamid menekankan bahwa perubahan APBD bukan hanya penyesuaian teknis, tetapi juga momentum memperbaiki tata kelola anggaran agar lebih transparan dan akuntabel.
“Kami siap diaudit dan membuka data publik. Prinsip kami, anggaran harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia menutup dengan menekankan pentingnya kerjasama antara eksekutif dan legislatif. “Perbedaan pandangan wajar, tapi ujungnya harus sama: kepentingan rakyat,” ujarnya.
