Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mengusut dugaan keterlibatan oknum Dukcapil dalam kasus sindikat perdagangan bayi yang diungkap Polda Jawa Barat. Legislator PKB itu menilai, temuan polisi soal penggunaan data kependudukan palsu, termasuk kartu keluarga (KK), menjadi alarm serius lemahnya pengawasan di tubuh Dukcapil.
“Kami minta Kemendagri responsif dan aktif dalam mengusut dugaan keterlibatan oknum Dukcapil dalam sindikasi penjualan bayi. Ini bukan masalah sepele, ini soal keamanan tata kelola administrasi kependudukan kita yang rapuh,” tegas Khozin, Jumat (18/7/2025).
Khozin mengingatkan, jika benar ada oknum Dukcapil yang terlibat, maka hal itu telah melanggar Pasal 77 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Ia meminta audit internal segera dilakukan untuk menutup celah manipulasi dokumen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kasus pemalsuan dokumen kependudukan bukan kali ini saja terjadi. Ia mencontohkan, sebelumnya juga pernah terungkap pemalsuan KK, akta kelahiran, KTP, hingga paspor untuk kepentingan ilegal tertentu. “Digitalisasi data adminduk mestinya membuat sistem lebih aman, tetapi faktanya masih ada celah untuk pemalsuan. Kemendagri seharusnya sudah memiliki pemetaan masalah ini,” ujarnya.
Khozin menegaskan perlunya peningkatan pengawasan di berbagai tingkatan Dukcapil, agar kasus serupa tidak kembali terulang. “Jangan dianggap biasa, ini masalah serius. Celah manipulasi dokumen harus ditutup rapat,” imbuhnya.
Sementara itu, Polda Jawa Barat telah menangkap 13 tersangka dalam kasus perdagangan bayi yang dikirim ke Singapura melalui jalur udara. Para pelaku menggunakan KK dan paspor palsu untuk membawa bayi-bayi tersebut. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menyebut kemungkinan besar masih ada pelaku lain yang belum tertangkap.
“Kalau dilihat administrasi mereka sudah punya paspor dan KK orang tua palsu, berarti jalur yang digunakan adalah udara. Kami masih mendalami kemungkinan pelaku lain yang terlibat,” kata Hendra.
