Demo Korlantas Polri Minta Copot Kasatlantas Polres Pamekasan AKP Bagus Wijanarko, Koord Aksi IKMM: Tak Becus Bekerja Memberantas Pungli

Avatar

Jumat, 25 April 2025 - 17:01

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jatim Aktual, Jakarta – Sejumlah pemuda mengatasnamakan Ikatan Keluarga Mahasiswa Madura (IKMM) mendatangi kantor Korlantas Polri SIM International, Jl. Letjen M.T. Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat (25/4/2025).

Mereka melakukan aksi demonstrasi meminta Kepala Korlantas Polri untuk memberikan atensi dalam membersihkan dugaan maraknya pungli di Satlantas Polres Pamekasan.

“Dugaan pungli dalam pengurusan surat kendaraan bermotor, pembuatan dan perpanjangan SIM di Satlantas Polres Pamekasan mencederai citra instansi kepolisian dan sama sekali tidak mencerminkan Presisi,” kata Fathur Rizky, selaku koordinator aksi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

BACA JUGA :  Mahasiswa Demo Nasdem Minta Pecat Rudi Hartono Bangun Sebagai Anggota DPR RI

“Apapun bentuk pungli harus dimusnahkan karena bukan hanya melanggar aturan namun juga merugikan masyarakat,” imbuhnya.

Rizky, sapaan akrabnya, mengaku mendapat banyak aduan dari masyarakat yang merasa dirugikan karena harus mengeluarkan uang yang tidak sesuai aturan untuk mengurus surat kendaraan bermotor.

“Satlantas Polres Pamekasan darurat pungli, dari sekian banyak dugaan kejadian pungli seperti membuat SIM yang tidak sesuai prosedur, tilang di jalan yang selesai dengan suap, dan masih banyak kasus lain terkait dengan pengurusan surat kendaraan bermotor,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Pemaparan Visi Misi Calon Ketua Organisasi Mahasiswa IAI At-Taqwa Warnai Proses Demokrasi Kampus 2025

Karena itu, Rizky meminta agar kepala Satlantas Polres Pamekasan dicopot karena diduga menjadi bagian yang menikmati hasil pungli tersebut.

“Untuk mereformasi birokrasi di Satlantas Polres Pamekasan tanpa pungli maka yang harus dilakukan pertama kali adalah mengganti kepalanya. Harus copot kepala Satlantas AKP Bagus Wijanarko,” tegasnya.

Selain itu, kata Rizky, Kapolres Pamekasan harus dievaluasi karena tidak mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan slogan Presisi.

BACA JUGA :  Polres Sumenep Tetapkan Tersangka Pelaku Pelecehan Seksual Mahasiswi UNIBA Madura

“Pungli ini menunjukkan pelayanan yang buruk dan bertentangan dengan Presisi sehingga perlu ada evaluasi terhadap kepemimpinan Kapolres Pamekasan,” ucapnya.

Rizky memastikan akan terus melakukan aksi demonstrasi untuk mengawal dugaan maraknya pungli di Satlantas Polres Pamekasan.

“Kami akan aksi berjilid-jilid di Korlantas Polri dan Mabes Polri untuk meminta memberikan atensi khsusus agar Pungli di Polres Pamekasan dibersihkan dan Kasatlantasnya di copot,” tandasnya.

Follow WhatsApp Channel jatimaktual.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satpol PP Tulungagung Beri Deadline Pembongkaran Warung di Ngentrong hingga 18 Februari, Suwito Pasang Badan 
Membangun Masa Depan dari Piring Makan, Wakil Bupati Tulungagung Resmikan SPPG Desa Ngrance
R.A.T Koperasi Desa Merah Putih Desa Ngrance Tulungagung Jawa Timur fokus Pupuk Bagi Petani
JMP Apresiasi Klik Madura di Usia 3 Tahun, Tegaskan Pers Harus Kompak dan Profesional
MHK: APH Harus Investigasi dan Audit Realisasi DBHCHT di Kabupaten Sumenep
Urgensi Keadilan bagi GTKN: Skema PPPK Paruh Waktu di Tulungagung Berpotensi Memicu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
Akselerasi Legalitas Pinka Kutoanyar: Menuju Penataan Kuliner yang Tertib dan Berpayung Hukum
Aremania Bondowoso Raya Berbagi Keceriaan dalam “Aremania Licek Happy Day” di CFD Alun-Alun Bondowoso

Berita Terkait

Selasa, 17 Februari 2026 - 19:38

Satpol PP Tulungagung Beri Deadline Pembongkaran Warung di Ngentrong hingga 18 Februari, Suwito Pasang Badan 

Selasa, 17 Februari 2026 - 18:31

R.A.T Koperasi Desa Merah Putih Desa Ngrance Tulungagung Jawa Timur fokus Pupuk Bagi Petani

Selasa, 17 Februari 2026 - 14:39

JMP Apresiasi Klik Madura di Usia 3 Tahun, Tegaskan Pers Harus Kompak dan Profesional

Selasa, 17 Februari 2026 - 14:00

MHK: APH Harus Investigasi dan Audit Realisasi DBHCHT di Kabupaten Sumenep

Selasa, 17 Februari 2026 - 11:37

Urgensi Keadilan bagi GTKN: Skema PPPK Paruh Waktu di Tulungagung Berpotensi Memicu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Berita Terbaru