Jatim Aktual, Sumenep – Polemik kembali mencuat di tubuh Bank Jatim, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Provinsi Jawa Timur. Sejumlah dugaan kasus mencuat ke publik dan menjadi sorotan tajam berbagai kalangan, mulai dari pemerintah hingga organisasi kemasyarakatan.
Tercatat beberapa isu besar yang kini menjadi perhatian, antara lain dugaan kredit fiktif senilai Rp170 miliar di Cabang Kepanjen, kredit bermasalah senilai Rp25 miliar di Unit Usaha Syariah Sidoarjo dan Mojokerto, hingga dugaan kredit fiktif lebih dari Rp500 miliar di Cabang Jakarta.
Menanggapi persoalan tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumenep angkat bicara. Ketua Umum HMI Sumenep, Faishol Ridho, menyebut bahwa polemik yang terjadi menunjukkan lemahnya sistem manajemen dan pengawasan internal di Bank Jatim. Menurutnya, jika dibiarkan, hal ini bisa berdampak serius terhadap kepercayaan publik terhadap institusi perbankan milik daerah tersebut.
“Polemik Bank Jatim ini menandakan kelemahan manajemen di dalamnya, dan ini jelas akan memberikan dampak yang sangat serius bagi BUMD itu sendiri. Kepercayaan nasabah bisa terus menurun dan citra Bank Jatim pun akan tercoreng,” ujar Faishol kepada awak media, Jumat (18/4).
Lebih lanjut, Faishol mendesak agar pihak Bank Jatim segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Ia menilai langkah ini penting untuk mengevaluasi total struktur manajemen dan tata kelola korporasi yang dinilai telah jauh menyimpang dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Bank Jatim harus segera menggelar RUPS-LB untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen dan sistem tata kelola yang ada. Ini penting untuk mengembalikan kepercayaan nasabah serta memperbaiki citra Bank Jatim di mata masyarakat,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Bank Jatim belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan tersebut maupun klarifikasi atas isu-isu yang beredar.
