Jatim Aktual, Sumenep – Perbedaan mencolok antara data kemiskinan yang dimiliki oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumenep dan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat.
Sehingga, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU) melakukan aksi demonstrasi didepan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep untuk mempertanyakan validitas dan proses pengumpulan data tersebut.
Hasil audiensi yang dilakukan oleh BEMSU sebelumnya dengan sejumlah instansi, ditemukan ketidaksingkronan signifikan antara dua lembaga tersebut, yang diantaranya Dinsos Sumenep mencatat jumlah warga miskin sebanyak 647.000 jiwa atau sekitar 277.000 kepala keluarga (KK). Sementara itu, BPS Kabupaten Sumenep hanya mencatat 196.420 jiwa.
“Kesejahteraan adalah bahan bakar segalanya, lawannya adalah kemiskinan. Untuk meretas kemiskinan, dibutuhkan data yang akurat. Jika data tidak akurat, maka distribusi bantuan rawan salah sasaran,” ujar Subaidi selaku Kordinator Lapangan (Korlap) aksi. Kamis (17/4/2025)
BEMSU mencurigai adanya kemungkinan penyimpangan di balik perbedaan data yang begitu besar. Mereka mengemukakan tiga kemungkinan penyebabnya, antara lain seperti, kemungkinan data Dinsos yang sengaja dibesarkan untuk kepentingan tertentu, adanya diskomunikasi antara Dinsos dan BPS, atau adanya intervensi dari pihak-pihak berkepentingan dalam dua lembaga tersebut.
“Ketidak akuratan data ini bukan hanya soal angka, tapi soal nasib masyarakat miskin yang bisa saja terabaikan karena kekacauan administrasi,” ungkapnya.
Oleh karen itu, BEMSU menegaskan bahwa permasalahan ini tidak boleh dianggap sepele, karena menyangkut hak-hak dasar masyarakat miskin di Sumenep.
“Kami mewakili suara rakyat Sumenep, menuntut adanya langkah konkret dari DPRD Sumenep untuk mengurai kebingungan data ini dan memastikan keadilan sosial benar-benar terwujud,” pungkasnya. (Adit)
