Jatim Aktual, Sumenep – Penyelenggaraan forum diskusi Sekolah Anggaran yang dilakukan oleh Organisasi Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (ALRM) di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep yang mendatangkan 2 Pemateri yaitu Fauzi As sebagai Aktivis pengamat kebijakan, dan Darul Hasyim Fath selaku Anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari fraksi PDI-Perjuangan
Disesi tanya jawab, salah satu peserta undangan delegasi dari Demokrasi dan Aspirasi Rakyat Jawa Timur (Dear Jatim) menyampaikan hasil temuannya terkait adanya dugaan kebocoran dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep
“PAD Kabupaten Sumenep dari tahun-ketahun sering ada temuan Retribusi pasar, pajak restoran, pajak kos-kosan, dan pajak hotel,” kata Mahbub Junaidi, selaku ketua Dear Jatim Korda Sumenep, saat menghadiri forum yang diselenggarakan oleh ALARM. Senin (23/9/2024)
Diketahui dari tahun ke tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) sering memaparkan beberapa temuan dan ada beberapa yang tidak membayar Retribusi (pungutan daerah yang dibayarkan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah), tapi berbeda dengan fakta dilapangan, dari hasil investigasi kami ternyata sudah banyak yang membayar setiap tahun kepada Pemerintah Daerah.
“Atasnama Organisasi kami siap untuk menyerahkan data-data yang kami peroleh dan yang sudah kami sebutkan tadi kepada pihak Legislatif, yang dalam hal ini DPRD Kabupaten Sumenep,” terangnya
Bahkan mahasiswa yang kerap disapa Mahbub itu juga menegaskan mengenai perkatan dari Darul Hasym Fath selaku anggota DPRD Sumenep bahwa, dirinya tidak akan masuk Birokrasi Pemerintahan dan akan tetap kritis untuk memperjuangkan hak-hak rakyat kecil.
“Saya pastikan sampai kapanpun tidak akan masuk kedalam birokrasi pemerintahan dan saya akan terus bersuara lantang demi kebaikan Kabupaten Sumenep kedepannya,” tegasnya
Sementar itu, Darul Hasyim saat menjawab pertanyaan dari ketua Dear Jatim sempat heran, karena data yang dipunyai itu mengenai temuan retribusi pasar yang sampai saat ini dirinya tidak memegang atau belum punya data-data tersebut.
Kalau data yang dipaparkan tadi itu memang valid, kendati dirinya itu satu fraksi dengan Bupati, maka bisa dipastikan nantinya akan tetap melakukan interflasi, sehingga jangan cuman baku gertak saja, untuk kemudian dijuwal kepada pihaknya (DPRD).
“Jangan cuman gertak-gertak kami saja, sekarang kritis, nanti 1 atau 2 tahun diangkat menjadi Tenaga Ahli (TA) malah diem loh, kalau cuman baku gertak begitu jangan dijual sama kita,” jelasnya
“Jadi, silahkan bawa kepada kami, dan atas nama institusi atau organisasi kalian bisa menyerahkan langsung kepada DPRD untuk kemudian menguji ke masing-masing legislator, sehingga nanti kita bisa tau siapa yang berani interflasi mengenai persoalan ini,” ungkapnya
