Jatim Aktual, Surabaya – Menyikapi Maraknya isu terkait tidak terlaksananya Penyaluran Dana Hibah Tahun Anggaran Perubahan 2022 dan Murni 2023 dikabarkan gagal total kerena disebabkan pemerintah terlambat mensosialisasikan kepada masyarakat.
Moh Yazid selaku Ketua Perkumpulan Lembaga Penelitian Dan Kebijakan Strategis (PLPKS) angkat bicara mengingat pagu anggaran yang seharusnya sudah dinikmati oleh warga jawa timur harus terbengkalai lantaran alasan yang tidak jelas. Pihaknya mendesak bagaimana Pemprov lebih serius dalam mengelola anggaran negara.
” Tidak terealisasinya anggaran ini saya kira bukan hanya pada persoalan lambannya sosialisasi, dugaan kuat kami atas nama lembaga, ada hal besar yang menjadi polemik di internal petinggi di Pemerintah Jawa Timur, belum lagi persoalan pengembangan kasus OTT kemarin yang hingga saat ini masih dalam tahap pengembangan. Jangan-jangan tiga Petinggi ini sudah merasa bahwa akan terseret dalam kasus rentetan OTT kemarin, sehingga tidak mau kasus dua kali, karena yang pasti kalau sekarang juga menanda tangani semua pemberkasan dan diperjalanannya bermasalah lagi otomatis akan terseret lagi, ” Kata Yazid yang akrab dipanggil Abuya.
Sehingga penting menurut Yazid Masyarakat juga meminta pertanggung jawaban atas ketidak becusan pemerintah dalam hal mengelola anggaran kali ini.
” Siapapun berhak meminta pertanggung jawaban kepada gubernur, sekda, dan Bappeda juga Para petinggi dilingkungan Pemprov jatim. Biar Hak Masyarakat segera terpenuhi”. Lanjutnya.
Bahkan menurut Mantan Ketua LP2SP ini bila Gubernur dan Sekda juga Bappeda sudah tidak sanggup menjalankan amanah yang sudah di ikrarkan itu, lebih baik pamit secara terhormat sehingga masyarakat masih bisa mengamini. Ketimbang masyarakat jawa timur yang seharusnya sudah menikmati serapan anggaran itu menjadi korban semua. Berapa banyak infrastruktur yang seharusnya sudah terealisasi yang sampai sekarang mandek tanpa ada kejelasan yang jelas.
” Para petinggi ini sudah di sumpah untuk menjalankan tanggung jawab yang sudah di amanahkan, dan mereka sanggup, jadi kalau sekarang sudah tidak mampu atau menjadi konflik di internal, lebih baik mundur secara baik-baik biar segera diganti oleh pejabat yang lebih mumpuni untuk melaksanakan tugas itu.” Tegasnya kepada wartawan
Diluar itu pihaknya berharap Kepada Kepala kementerian dalam negeri untuk segera melakukan langkah-langkah cepat demi menghindari ambruknya kepemimpinan di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (Red)
