PENETAPAN EKSEKUSI TERHADAP LAHAN SEBATAS LUAS 2.090 HEKTARE OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

jatimaktual,PEKANBARU-Pada tanggal 22 November 2022 pengadilan tata usaha negara pekanbaru mengeluarkan surat penetapan eksekusi Nomor : 42/PEN.EKS/LH/2021/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Wakil ketua pengadilan Tata usaha negara pekanbaru DARMAWI, S.H.membaca

Surat permohonan Nomor : 14/PTUN-SE/XI/2022 Tertanggal 14 November 2022.

 

 

Perihal permohonan Eksekusi putusan No. 42/G/LH/2021/PTUN.PBR dari H.

SAMSARI AS. melalui kuasanya EDWIN, S.H. Dan RIONALDY HUTABARAT, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 14/XI/SKK-SE/2022, tertanggal 14 November 2022 yang pada pokoknya memohon kepada ketua pengadilan tata usaha negara pekanbaru untuk memerintahkan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara pekanbaru Nomor : 42/G/LH/2021/PTUN.PBR, tanggal 24 November 2021 jis. Putusan pengadilan tinggi Tata usaha negara Medan Nomor : 19/B/LH/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 17 februari 2022 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 340 K/TUN/2022, tanggal 12 Juli 2022 dalam perkara antara :

H. SAMSARI AS., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pemangku Adat Ketua Batin sengeri kabupaten Pelalawan, bertempat tinggal di Desa palas, kecamatan pangkalan kuras, kabupaten Pelalawan, provinsi Riau.

 

Sebagai PENGGUGAT;

LAWAN :

1. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (LHK), berkedudukan di Gd. Manggala Wanabakti, Blok l, Lantai 4, jalan jenderal Gatot Subroto, senayan, Jakarta Pusat sebagai TERGUGAT l;

2. GUBERNUR RIAU, berkedudukan di jalan jenderal Sudirman No. 460, kota pekanbaru, provinsi Riau, sebagai TERGUGAT II;

3. PT ARARA ABADI, berkedudukan di jalan Teuku Umar No. 51, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sebagai TERGUGAT II INTERVENSI.

Amat putusan pengadilan Tata usaha negara pekanbaru Nomor : 42/G/LH/2021/PTUN.PBR, tanggal 24 November 2021 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Medan Nomor : 19/B/LH/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 17 februari 2022 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 340 K/TUN/2022. tanggal 12 Juli 2022, adalah sebagai berikut :

TINGKAT PERTAMA

(PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU NOMOR : 42/G/LH/2021/PTUN.PBR, Tanggal 17 November 2021)

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi tergugat ll dan tergugat II intervensi tentang kompetensi Absolut peradilan Tata usaha negara terhadap objek sengketa ke-2;

BACA JUGA :  Kapolda Metro Jaya Menyerahkan Piala Dan Piagam Penghargaan Tim Patroli Perintis Presisi

2.menolak eksepsi tergugat l untuk seluruhnya dan tergugat ll intervensi untuk selebihnya.

 

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan batal surat keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor : SK.6024/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 Tanggal 28 juni 2019 Tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2017-2026 Atas Nama PT Arara Abadi di Provinsi Riau, Sebatas luas 2.090 Hektar di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

3. Mewajibkan tergugat l untuk mencabut surat keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor : SK.6024/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 Tanggal 28 Juni 2019 tentang persetujuan revisi rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2017-2026 atas nama PT. Arara Abadi di provinsi Riau, sebatas luas 2.090 hektar di Desa Palas, kecamatan pangkalan kuras, kabupaten Pelalawan ;

4. Menyatakan gugatan penggugat terhadap surat Gubernur Riau tanggal 14 april 2001 tentang hasil keputusan rapat Muspida Provinsi Riau acara pembahasan lanjutan penyelesaian masalah kepungan sialang dan pohon sialang serta tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Adat Pelalawan/Petalangan tidak dapat diterima;

5. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

6. Menghukum tergugat l dan tergugat ll intervensi secara besama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.273.000,- ( Lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

TINGKAT BANDING

(PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN NOMOR : 19/B/LH/2022/PT.TUN.MDN, Tanggal 17 februari 2022)

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari tergugat l/pembanding, tergugat II/pembanding dan tergugat II intervensi/pembanding;

2. Menguatkan putusan pengadilan tata usaha negara pekanbaru Nomor : 42/G/LH/2021/PTUN.PBR Tanggal 24 November 2021 yang di mohonkan banding;

3. Menghukum tergugat l/pembanding, tergugat ll/pembanding dan tergugat ll intervensi/pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat pengadilan dan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000.00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BACA JUGA :  Kodim 0117/Atam Dan Koramil Jajaran Pasang Baliho Fun Bike

TINGKAT KASASI

(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 340 K/TUN/2022, Tanggal 12 Juli 2022)

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : l. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (LHK), dan pemohon kasasi ll : PT. ARARA ABADI;

2. Menghukum pemohon kasasi l dan pemohon kasasi ll membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

MENIMBANG,

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak. Sampai dengan batas waktu 60 ( enam puluh) hari kerja tergugat l tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, berdasarkan pasal 116 ayat (2) undang undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan Tata usaha negara, maka surat keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor : SK.6024/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 Tanggal 28 Juni 2019 tentang persetujuan revisi rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri ( RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2017-2026 atas nama PT Arara abadi di Provinsi Riau, sebatas luas 2.090 hektar di Desa Palas, kecamatan pangkalan kuras, kabupaten Pelalawan, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM LAGI; Bahwa berdasarkan pasal 115 undang undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan Tata usaha negara, putusan pengadilan yg telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan pasal 116 undang undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan Tata usaha negara, ketua pengadilan adalah pengawas pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Telah dilaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi yang di hadiri oleh penggugat dan tergugat II, tanpa dihadiri oleh tergugat l dan tergugat II intervensi yang pada pokoknya penggugat memohon untuk dilaksanakan putusan agar lokasi objek sengketa dikembalikan kepada anak-kemenakan Batin sengeri sebagaimana tersebut dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 340 K/TUN/2022 tersebut yang selengkapnya dimuat dalam berita acara;

Bahwa pada prinsipnya badan/pejabat Tata usaha negara wajib melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum, maka kami wakil ketua pengadilan tata usaha negara pekanbaru selaku pengawas pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengupayakan agar setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan (executable), memerintahkan kepada menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia maupun pihak-pihak terkait ( asas erga omnes) agar putusan pengadilan tata usaha negara pekanbaru Nomor : 42/G/LH/2021/PTUN.PBR, tanggal 24 November 2021 jis. Putusan pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :19/B/LH/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 17 februari 2022 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 340 K/TUN/2022, tanggal 12 Juli 2022 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

BACA JUGA :  Slamet Ariyadi Apresiasi Langkah JCW Surati PT.Petrokimia Gresik Terkait Mafia Pupuk

Berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara pekanbaru Nomor : 42/G/LH/2021/PTUN.PBR, tanggal 24 November 2021 jis. Putusan pengadilan tinggi tata usaha negara Medan Nomor : 19/B/LH/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 17 februari 2022 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 340 K/TUN/2022, tanggal 12 Juli 2022, dan pasal 115, pasal 116 ayat (2) undang undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata usaha negara sebagaimana terakhir diubah dengan undang undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua diatas undang undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan eksekusi dari H. SAMSARI AS.

 

2. Memerintahkan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara pekanbaru nomor : 42/G/LH/2021/PTUN.PBR, tanggal 24 November 2021 jis. Putusan pengadilan tinggi tata usaha negara Medan nomor : 19/B/LH/2022/PT

TUN. MDN, tanggal 17 februari 2022 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 340 K/TUN/2022, tanggal 12 Juli 2022;

 

3. Memerintahkan panitera pengadilan tata usaha negara pekanbaru untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada pihak pihak terkait.

Ditetapkan di : pekanbaru

Tanggal : 22 November 2022

 

“Dengan dikeluarkan nya surat penetapan eksekusi oleh pengadilan tata usaha negara pekanbaru anak kemanakan batin sengeri Houtman mengucapkan banyak Terimakasih kepada pengadilan tata usaha negara pekanbaru yang telah mengabulkan permohonan eksekusi terhadap lahan 2.090 hektar.

 

 

(ADS/Aliap)