TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
News  

Demo KPK, Gemaki Minta Usut Dugaan Adanya Komitmen Fee/Pemotongan Anggaran Proyek PUPR Di Blitar Oleh Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Sri Rahayu

Avatar

Jatim Aktual, Jakarta – Sejumlah pemuda mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GEMAKI) melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin (3/10/2022).

Aksi demonstrasi yang dilakukan sekelompok mahasiswa tersebut buntut adanya dugaan pemotongan anggaran proyek kementerian PUPR di Jawa Timur, yang diduga dilakukan oleh oknum anggota DPR RI dari PDIP, Sri Rahayu.

Menurut Satrio, koordinator lapangan dalam aksi tersebut, menegaskan bahwa hadirnya KPK untuk menyelidiki dugaan pemotongan anggaran proyek di Blitar Jawa Timur, sangat diharapkan agar dugaan pemotongan anggaran atau komitmen fee proyek tersebut bisa terang benderang.

Apalagi, menurut Satrio, dugaan pemotongan anggaran proyek di Blitar Jawa Timur dilakukan oleh oknum anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Sri Rahayu, wakil rakyat di Senayan dari jawa timur.

“Kami minta KPK atensi khusus dugaan pemotongan anggaran proyek di Blitar Jawa Timur. Periksa Sri Rahayu, anggota DPR RI dari fraksi PDIP yang diduga terlibat kuat dalam pemotongan anggaran proyek di Blitar Jawa Timur,” tegas Satrio.

Adanya dugaan pemotongan anggaran proyek ini, menurut Satrio, sangat merugikan masyarakat Jawa Timur pada umumnya.

“Kami sebagai putra asli Jawa Timur sangat kecewa, wakil rakyat yang seharusnya mengawal keberlangsungan pembangunan untuk kesejahteraan di Jawa Timur, justru dinilai suka bermain-main dengan uang negara untuk kepentingannya sendiri. Kami mohon kepada KPK untuk mengusut tuntas hal ini,” tambah Satrio.

Selain itu, Satrio menegaskan bahwa adanya dugaan pemotongan anggaran proyek tersebut berakibat pada hasil pembangunan yang minim kualitas, sehingga berumur tidak lama dan cepat rusak.

“Masyarakat tidak bisa merasakan manfaat lebih dari hasil proyek yang sudah diotak-atik anggarannya. KPK bisa turun langsung untuk mengecek proyek tersebut di Blitar. Sangat mengecewakan. Dengan tegas, kami minta KPK tangkap Sri Rahayu,” tangkas Satrio.