Kasus TPP ASN Tidak  Jelas, ASN Dan  Pemuda Pamekasan  Akan Demo Polda Jatim

Avatar

 

Jatim Aktual,Pamekasan – JarimAktual.com – Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam dilaporkan ke Polda Jawa Timur karena menghapus anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp 63 miliar untuk tahun 2021.

Akibatnya penghapusan itu, seluruh ASN di Kabupaten Pamekasan tidak menerima TPP selama tahun 2021.

Pelapor bupati adalah Abu Sidik, salah satu ASN yang bertugas sebagai staf di kantor Kecamatan Pademawu.

Sidik menjelaskan, Bupati Baddrut Tamam dilaporkan atas kasus penyalahgunaan wewenang karena telah menghapus TPP ASN tahun 2021. Padahal, TPP ASN tahun 2021 sudah dianggarkan dan disetujui oleh DPRD Pamekasan, serta disahkan sendiri oleh Baddrut.

BACA JUGA :  Polsek Sekupang Gelar Konferensi Pers Ungkap Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak dibawa Umur

Namun, setelah APBD tahun 2021 disahkan, dengan kewenangannya bupati menghapus anggaran TPP tanpa persetujuan dari DPRD Pamekasan.

Diketahui bahwa kasus TPP ASN tersebut sudah sampai pada titik akhir tinggal nunggu SP2HP dari polda jatim, Saksi saksi dan pelapor maupun pak Sekda dan kepala badan keuangan daerah maupun bappeda sudah dipanggil oleh polda jatim. Ucap abu sidik

BACA JUGA :  Wagub Jabar Instruksikan OPD Segera Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK

Kami butuh kepastian hukum dari polda jatim perihal kasus tersebut agar tidak mengambang dan buram, kami ASN sangat berharap polda jatim segera ambil tindakan tegas sesuai undang undang yang ada. Jika ini terus terusan tidak ada kejelasan maka kami akan melakukan aksi demonstrasi di depan mapolda jatim sebagai wujud kekecewaan kami terhadap penegak hukum. Tambah abu sidik selaku pemilik kumis beracun itu

BACA JUGA :  Bongkar Misteri Kades Tangsi Sitorus, Ngaku Sekolah STM Tahun 84 di Aek Kanopan

Kami akan segera melakukan konsolidasi akbar persiapan aksi ke polda jatim dengan teman teman ASN dan elemen kepemudaan di pamekasan lintas sektor termasuk beberapa lawyer yang akan kami mintai bantuan hukum untuk ikut andil mengawal hak hak ASN agar pemerintahan dipamekasan ini bersih dan bebas dari korupsi dan kolusi maupun nepotisme. Tegas abu sidik laki laki yang berani memperjuangkan hak orang banyak itu.

Redaksi