Puluhan Ribu Masyarakat Nias Di Riau Masih Belum Memiliki Identitas

Avatar

Jatim Aktual,Pekanbaru-Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Independen Penampung Aspirasi Masyarakat (LSM- FIPAM) yang berkedudukan dan berkantor pusat di Provinsi Riau. Atas monitoring tim di lapangan dan informasi yang di himpun berdasarkan aspirasi masyarakat khususnya masyarakat Nias yang berdomisili di wilayah Riau, masih puluhan  Ribu  tidak memiliki identitas seperti Kartu keluarga, KTP, surat nikah dan indentitas lainnya.

Sehingga tidak mendapatkan pelayanan dan hak haknya sebagai warga negara Indonesia baik dari pemerintah maupun di perusahaan.

BACA JUGA :  Kebumen Sediakan Tiga Jalur yang Bisa Dimanfaatkan, Arus Balik Lebaran Secara Umum Lancar

Sekum Lembaga Swadaya Masyarakat Forom Independen Penampung Aspirasi (LSM  FIPAM)  Toronaso Zebua, memohon kepada pemerintahan terkait hal tersebut, baik pemerintah kota kabupaten provinsi dan juga pemerintah daerah kepulauan Nias  kabupaten kota,  mengantensikan permasalahan ini, sehingga masyarakat Nias Khususnya, bisa setera dengan masyarakat lain, dan mendapatkan haknya sebagai warga Negara Indonesia, dan juga di perusahaan di mana mereka bekerja

untuk mencari kehidupan yang layak, Hal ini Toronaso Zebua menyampaikan di Kantar LSM FIPAM di Pandau jaya, Seni 18/04/2022.

BACA JUGA :  Personel Kita Sangat Siap, Tegas Kapolda Saat Tinjau Pos Perbatasan Riau – Sumbar.

Lebih jauh Toronaso mengatakan, “di beberapa perusahaan di wilayah propinsi Riau,  telah mengkalarifikasi hal ini ‘memang benar masyarakat Nias banyak yang tidak memiliki identitas sama sekali sehingga program pemerintah mengikut sertakan dalam program BPJS Kesehatan, ketenaga kerjaan sangat berkendala’.

Oleh karena itu, untuk mencapai program bapak presiden RI Jokowidodo dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu kerja sama yang baik, baik pemerintah kabupaten kota kepulauan Nias dan juga pemerintah provinsi Riau.

BACA JUGA :  Buka Rakernis Gabungan, Kapolri Harapkan Polri Presisi jadi Lompatan Jauh.

Berdasarkan pemantauan tim di lapangan kepada berapa masyarakat, sulitnya mereka mendapatkan indentitas karena jarak dan biaya pulang kampung  sangat besar dan memakai waktu sangat cukup lama, sehingga mereka berkala  dalam kepengurusan Identitas yang dimaksud.

Kita mengharapkan

pemerintah menjembatani hal ini, alangkah baiknya di manfaatkan dengan baik sistem online dengan tanpa beralasan yang lain lain sehingga masyarakat tidak berkendala dalam hal ini.ucap Toronaso mengakhiri.red(UG)