Jatim Aktual, Surabaya – Unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Surabaya melakukan konvoi menuju Gedung DPRD Jawa Timur. Massa demonstran berangkat beriringan menggunakan mobil komando dan ratusan sepeda motor menyebabkan jalanan kota Surabaya nampak padat.
Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan menuturkan, setidaknya ada 4.000 personel yang dikerahkan untuk pengamanan aksi demo yang berasal dari Polrestabes, Polda Jatim, hingga dibantu pasukan TNI.
“Jumlah personel yang kami siapkan didukung Polda Jatim, Kodam V/Brawijaya, serta Lantamal untuk melakukan pengamanan massa aksi Aliansi BEM Surabaya,” jelas Yusep, Kamis (14/4/2022).
Mantan Dirreskrimum Polda Jatim itu memperkirakan ada ratusan peserta aksi. Seluruhnya, berasal dari sejumlah kampus di Kota Pahlawan.
“Titik konsentrasi demo di DPRD. Estimasi mahasiswa kurang lebih 300 sampai 500 (mahasiswa), karena sebagian dari Cipayung Plus sudah melakukan kegiatan (demonstrasi) kemarin (Rabu),” terang alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1996 tersebut.
Yusep berharap aksi unjuk rasa mahasiswa berjalan kondusif. Baik saat perjalanan menuju titik aksi, di pusat konsentrasi massa, hingga membubarkan diri.
“Harapan saya, untuk Aliansi BEM Surabaya dapat menunjukkan cara-cara yang baik dan bijaksana dalam menyampaikan aspirasi ataupun pendapat hari ini. Kami akan kawal, kami jaga, serta ayomi kegiatannya,” kata Yusep.
Disisi lain, Koorlap Aksi Aliansi BEM Surabaya, S Andre Prasetyo Utomo mengatakan setidaknya ada tujuh tuntutan yang bakal mereka sampaikan dalam aksi ini.
Yang pertama, yakni menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi perihal kebijakan DMO dan DPO dan berdampak pada kenaikan dan kelangkaan minyak goreng di Indonesia.
Kedua, menuntut pemerintah untuk segera mengusut tuntas praktik mafia minyak goreng di Indonesia.
Ketiga, menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi kenaikan harga BBM khususnya Pertamax dan meninjau secara intens perihal pendistribusian BBM Pertalite dan Solar yang mengalami kelangkaan.
Keempat, menuntut pemerintah menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen mengingat keadaan ekonomi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Kelima, menuntut pemerintah untuk menunda pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sebelum rancangan pembangunan dan pengelolaan lingkungan dituntaskan mengingat anggaran yang dibutuhkan sangat tinggi.
Keenam, mengutuk segala Tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Dan ketujuh, wujudkan Reforma Agraria, ujarnya. (Fh)
