Terungkap Sudah !, Raker Komisi I Temukan BKPSDM Lembat Beri Tahu Surat Rekomendasi KASN ke Bupati Bondowoso

Avatar

BONDOWOSO, Jatimaktual.com- Teka-teki KH Salwa Arifin Bupati Bondowoso dikonfirmasi media berkali-kali terkait surat rekomendasi KASN mengaku tidak mengetahuinya, kini sudah terungkap secara terang benderang.

Hasil rapat kerja (Raker) Komisi I bersama Tim Penilaian Kinerja (TPK) ASN menemukan jawaban, bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) lembat memberitahukan surat rekomendasi KASN kepada KH Salwa Arifin Bupati Bondowoso.

Bayangkan saja, kata H. Tohari Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, surat itu sebenarnya sudah diterima BKPSDM sejak tanggal 25 Maret 2022. Namun surat rekomendasi KASN itu baru disampaikan kepada Bupati Bondowoso tanggal 5 April 2022 pagi hari.

” Jika mengacu pada pada surat rekomendasi KASN itu, 14 hari batas waktu surat itu wajib dilaksanakan semenjak surat diterima. Kalau diterima tanggal 25 Maret 2022, maka batas akhir tanggal 14 April 2022 dihitung hari aktif kerja,” ujarnya.

Menurutnya, pada tanggal 14 April 2022 apabila nanti rekomendasi itu tidak dilaksanakan, maka menurut pasal 33, KASN akan memberikan rekomendasi pada Presiden, maka presiden akan memberikan Sanksi pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Bupati Bondowoso.

Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), merupakan pihak yang paling bertanggung jawab menerima konsekuensi,

BACA JUGA :  Eselon 3 Gagal Dilantik, Kepala BKPSDM Beralibi Bupati Bondowoso Ada Jadwal Forkopimda, Kodim 0822: Vidcon dengan Polres

“KASN bisa merekomendasikan kepada Presiden untuk memberikan sanksi kepada PPK. Baik sanksi berupa peringatan, teguran, bahkan pencopotan jabatan. Jika rekomendasi yang dikeluarkan oleh KASN tidak ditindaklanjuti,” ujarnya.

Padahal dalam surat tersebut, ada klausul Bupati Bondowoso Drs. KH. Salwa Arifin harus melakukan peninjauan kembali terhadap mutasi 6 PNS yang ditemukan bukti oleh KASN menabrak aturan mutasi jabatan.

“Jadi di websitenya KASN sudah tertanggal 21 Maret 2022. Kemudian baru diterima BKPSDM tanggal 25 Maret. Nah maka ini dihitung sejak tanggal 25. Sebab dalam surat KASN ini dihitung sejak surat ini diterima,” jelas H. Tohari.

Di sisi lain, Tohari mengungkapkan, pada saat Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPRD Bondowoso bersama Tim Penilaian Kinerja (TPK) yang membahas surat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tidak hadir

Raker itu hanya dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten I, Kepala Bakesbangpol di ruang Komisi I DPRD Bondowoso, kata Tohari.

” BKPSDM dan Inspektorat masih di Jakarta melakukan koordinasi dengan KASN,” jelas Tohari.

Sekedar untuk diketahui, ada 6 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dianggap menyalahi aturan terkait pelaksanaan mutasi dan promosi jabatan pada bulan November dan Desember Tahun 2021 oleh KASN.

BACA JUGA :  Kunjungan Kerja Korwil Jateng Jatimaktual Dan Mendengarkan Keluh Kesah Pegiat Sosial Di Banjarnegara

Pelantikan Saudara Indra Kusuma Atmaja,S.H., dalam jabatan Sekretaris Kecamatan Pujer tidak memedomani ketentuan Pasal 190 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. PNS yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan administrator, yaitu memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.

Pelantikan saudara Andy Suprapto, S.Pd., saudara Sukandar,S.Pd.I., dan saudara Mukid,S.Pd.I dalam jabatan struktural yang mana sebelumnya sebagai pejabat fungsional Guru, tidak memedomani Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dalam hal: Penempatan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah: (a). Guru yang bersangkutan bertugas sebagai Guru paling singkat 8 (delapan) tahun. (b). Kebutuhan Guru telah terpenuhi.

Mutasi saudara Probo Nugroho, S.H., ke jabatan Sekretaris pada Kecamatan Sukosari tidak memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Probo Nugroho, S.H., sebelum dimutasi dalam jabatan saat ini, baru melaksanakan tugas selama 1 tahun 7 bulan.

BACA JUGA :  Gandeng Polda Riau, Cipayung Plus Peduli Gelar Mudik Kebangsaan

Mutasi sebagaimana ketentuan dilakukan paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun. Seharusnya mutasinya mempertimbangkan kedua hal tersebut, maka pelaksanaan mutasi Probo Nugroho, S.H., tidak memedomani Pasal 190 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu: (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima)tahun. (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Pelaksanaan mutasi saudara Moh. Hasan Suryadi, S.E., M.Si., ke dalam jabatan Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika tidak memedomani Ketentuan Pasal 190 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam yaitu: (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya ayat (4) mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.***