Bukti Kekecawaan, Aksi Sejumlah LSM di Pamekasan, Ini Loh Tuntutannya

Avatar

Jatim Aktual, Pamekasan – Hari ini, Senin (28/03/2022) sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Kab. Pamekasan mulai berkumpul di monomen arek lancor untuk menggelar aksi demonstrasi ke kantor DPRD Pamekasan.

Demonstrasi itu sebagai respon penolakan pengajuan Fattah Jasin sebagai calon pengganti wakil bupati pamekasan (Alm. Raja’e)

M. Faishol selaku koordinator lapangan saat dikonfirmsai mengungkapkan bahwa aksi tersebut tidak akan gagal maskipun diluar sana sudah menuai isu gagalnya aksi. ” Demo tetap jadi, sekarang massa mulai berkumpul di arek lancor” kata faisol.

Sembari menunggu massa berikut isi tuntutan Demonstran yang disebarkan melalui selebaran.


SALAM PERLAWANAN

“DEMOKRASI OLIGARKI ALA PARTAI KOALISI”

Semenjak runtuhnya sistem Orba (Orde Baru) yang dipimpin oleh mantan Presiden Soeharto sejak tahun 1966 hingga 1998. Indonesia diharapkan menjadi negara yang paling demokratis, dimana sistem kekuasaan tertinggi dari, oleh dan untuk rakyat. Artinya segala kebijakan berdasarkan kepentingan dan kebutuhan rakyat yang mendiami daerah tertentu.

Nepotisme dan kolusi dalam perjalanan sejarahnya tidak pernah memberikan manfaat dan keuntungan kecuali pada kelompok tertentu dengan menindas kelompok lainnya, disamping itu nepotisme dan kolusi hanya akan melahirkan ketimpangan sosial, pengebirian hukum dan pelemahan ekonomi disebabkan prilaku koruptif.

Tepat pada hari Rabu (7/8/2019), KPK menggeledah kediaman Fattah Jasin di Nginden Surabaya, dari rumah mantan Kadishub Jatim tersebut lembaga anti rasuah (KPK) membawa satu koper (dugaan) barang bukti kejahatan dan keterlibatan Fattah Jasin terkait kasus suap pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung yang menjerat Ketua DPRD Tulungagung Supriyono dan eks bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang divonis 10 tahun penjara.
Demo besar-besaran pun pernah dilakukan oleh beberapa aktivis anti korupsi di depan Kantor KPK diantaranya oleh Sumenep Progress yang 3 kali turun lapangan menuntut Fattah Jasin kembali diperiksa bukan hanya sebagai saksi namun sebagai tersangka berdasarkan temuan satu koper berkas oleh tim penggeledah KPK.

BACA JUGA :  Polres Pamekasan Gelar Vaksinasi di Ponpes Al Bustan Palengaan

Ketika aktivis anti korupsi dan masyarakat Sumenep dengan lantang menolak Fattah Jasin sebagai bupati Sumenep dan meminta KPK segera mentersangkakannya.

Di Pamekasan, Fattah Jasin disambut dan diberikan ruang gerak luas oleh Partai Koalisi Berbaur khususnya oleh Bupati Badrut Tamam dengan mengusulkan terduga garong tersebut sebagai wakil bupati menggantikan Alm. Raja’e. Kita pun sebagai masyarakat kecil dibuat bertanya-tanya ada apa dan kenapa harus Fattah Jasin yang rekam jejaknya buruk dan tidak memiliki kontribusi apa-apa terhadap warga Pamekasan?

Atas dua pertanyaan dasar di atas, timbulah spekulasi di tengah-tengah masyarakat bahwa dalam penunjukan Fattah Jasin sebagai wakil bupati Pamekasan tidaklah berdasarkan kehendak masyarakat dan diduga terjadi praktek jual beli jabatan.

BACA JUGA :  Gaji Guru Honorer SMAN 1 Pademawu Pamekasan Diduga Dipotong

Jika spekulasi tersebut benar adanya, tentunya KPK harus berani datang ke Pamekasan sebelum Fattah Jasin benar-benar dinyatakan sah sebagai wakil bupati Kab. Pamekasan.

Kab. Pamekasan sebagai mercusuar pulau Madura harus bersih dari orang-orang yang berkehendak melakukan tindakan tercela dan tidak terpuji, Jika masyarakat Pamekasan tidak berani melakukan perlawanan, maka sebagai kabupaten dengan sebutan gerbang salam hanyalah isapan jempol belaka.

Karena tidak menutup kemungkinan orang yang pernah digeledah dan diperiksa KPK akan kembali dipanggil KPK. Terlebih KPK menyatakan bahwa telah mengembang kasus korupsi Tulungagung ke tahap penyidikan. Baca beritasatu.com (26/1/2022).

Jika Partai Koalisi Berbaur tetap dengan niatan awalnya menjadikan Fattah Jasin sebagai pendamping Bupati Badrut Tamam dalam memimpin Kab. Pamekasan, jangan heran jika timbul sebuah wacana adanya demokrasi oligarki yang hanya mementingkan kelompoknya sendiri tanpa peduli nasib rakyatnya. Demokrasi oligarki bar-bar dengan memilih orang yang terduga terlibat korupsi, katakanlah demikian.

Lantas bagaimana jika dugaan tersebut menjadi nyata dengan nantinya KPK menetapkan bersalah Fattah Jasin? Bukankah kursi wakil bupati akan kembali kosong dan badrut tamam kembali memimpin Kab. Pamekasan seorang diri.

BACA JUGA :  Bank BTN Salurkan CSR untuk Pengembangan Program WUB Pemkab Pamekasan

Apakah ini bagian dari strategi Badrut Tamam agar menjadi penguasa tunggal? Who knows!

Sebagai bagian dari masyarakat Pamekasan yang menginginkan kabupatennya dipimpin oleh orang dengan kredibilitas dan integritas yang jelas, serta tidak bermasalah dengan hukum. Dengan tegas kami sampaikan ;

Menolak Fattah Jasin sebagai wabup Kab. Pamekasan atas pertimbangan yang bersangkutan telah digeledah dan diperiksa KPK terkait (dugaan) keterlibatan kasus korupsi APBD Kab. Tulungagung TA 2015 – 2018 yang mentersangkakan ketua DPRD dan bupati Tulungagung.

Meminta KPK menyelidi dan mengusut adanya dugaan jual beli jabatan Wabup Kab. Pamekasan

Meminta Partai Koalisi Berbaur memilih wabup dengan kredibiltas dan integritas yang jelas, serta mengesampingkan hal-hal yang bersifat politis oligarki.

Meminta wakil bupati yang berasal dari Kab. Pamekasan dengan pertimbangan kontribusi, rekam jejak yang baik, kredibiltas dan integritasnya.

KPK segera tangkap Fattah Jasin atas dugaan keterlibatan dalam korupsi APBD Tulungagung dan demi menjadi sebuah pelajaran kepada semua pejabat publik agar jujur, adil, amanat dan tidak bermain-main dengan persoalan hukum.

Demikian press release ini dibuat sebagai gambaran bahwa akan selalu ada perlawanan dalam segala kebijakan yang tidak menunjukan kebijaksanaan.

Koord. Lapangan (red)