Selama Bulan Maret, Demontrasi di Pamekasan Tembus 12 Kali

Avatar
aktivis FARA (Forum Aspirasi Rakyat Madura) saat unjuk rasa di depan kantor Bupati Pamekasan. Kamis, (31/03/2021).

PAMEKASAN. Selama bulan maret 2021 jumlah demontrasi di kabupaten Pamekasan mencapai sebanyak 12 kali.

Demontrasi tersebut dilakukan dari beberapa golongan, mulai dari Mahasiswa, ASN, aktivis dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mayoritas menyasar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.

Berdasar catatan yang dikantongi tim Pamekasan Channel, tercatat sebanyak 12 kali aksi demontrasi terdiri dari kantor Pemkab Pamekasan, kantor DPRD, kejaksaan hingga kampus.

Pertama demontrasi terkait dugaan amburadulnya penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau agen warung yang bermasalah yang dilakukan di depan kantor Dinas sosial Pamekasan tepat pada Hari Rabu, (03/03/2021).

Yang kedua, Komunitas Monitoring dan Advokasi (Komad) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bea Cukai Madura di Jalan Panglima Sudirman, Kabupaten Pamekasan, Kamis (4/3/2021).

Mereka menuntut agar pelaku rokok ilegal yang berkeliaran diproses secara hukum dan basmi ke akar-akarnya.

Selanjutnya, demontrasi Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se- Kabupaten Pamekasan ke Kantor Inspektorat Pamekasan, Selasa (9/3/2021).

BACA JUGA :  Bhabinkamtibmas Pantau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Kepada Pelajar SD di Palengaan

Dalam aksinya, mereka meminta Kepala Inspektorat Pamekasan agar mengembalikan kembali kasus pelimpahan Mobil Sigap ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan.

Dihari yang sama, demonstrasi ke kantor Kejaksaan Negeri (kejaksaan) Pamekasan. Selasa (9/3/2021). Mereka meminta kejelasan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil sigap untuk seluruh desa di wilayah tersebut.

Yang kelima, Puluhan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pamekasan berdemonstrasi di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pamekasan, Rabu (10/3/2021).

Massa yang mayoritas memakai jas merah itu menuntut Kepala DKPP Pamekasan agar pendistribusian pupuk bersubsidi di tahun 2021 ini menggunakan nota penjualan.

Keenam, Jurnalis Pamekasan menggelar aksi solidaritas mengecam kekerasan kepada wartawan di Situbondo yang dilakukan pengawal Menteri KKP. Aksi dilakukan di selatan area Monumen Arek Lancor, Kabupaten Pamekasan. Jum’at (19/3/2021).

BACA JUGA :  Perhutani Lawu Ds Hadir di Kenduri Seni Reog Ponorogo

Selanjutnya, giliran mahasiswa UIM Pamekasan yang melakukan aksinya ke kampusnya sendiri. Mereka mendesak agar pihak kampus segera membentuk KPU dan Bawaslu. Senin, (22/03/2021).

Kedelapan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pamekasan berunjuk rasa di depan kantor bupati pada Kamis (25/3/2021).

Mereka menolak rencana penghapusan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang diwacanakan Bupati Pamekasan Badrut Tamam.

Aksi ke-sembilan, Mahasiswa yang mengatasnamakan Dewan Advokasi Mahasiswa Kritis Transformative (DEMAK) lakukan aksi tunggal di depan Gedung Rektor Kampus IAIN Madura. Senin (29/3/21).

Selanjutnya, Puluhan Jurnalis asal Kabupaten Pamekasan menggelar aksi solidaritas di Area Bundaran Arek Lancor, Pamekasan, Madura. Senin, (29/03/2021).

Puluhan insan pers yang tergabung dalam aksi solidaritas itu terdiri dari empat paguyuban, yaitu Jurnalis Center Pamekasan (JCP), Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJI), Forum Wartawan Pamekasan (FWP) dan Paguyuban Insan Jurnalis Pamekasan (PIJP).

BACA JUGA :  Silaturahmi bersama Anggota DPR RI, Jurnalis Center Pamekasan Sampaikan Perlindungan Guru Ngaji di Madura

Aksi solidaritas dengan membawa poster dan berorasi secara bergantian tersebut mengutuk keras serta mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku kekerasan terhadap jurnalis Tempo Surabaya yang mendapatkan penganiayaan saat liputan.

Beberapa aktivis yang tergabung dalam Forum Aspirasi Rakyat Madura (FARA), unjuk rasa di kantor bupati Pamekasan. Kamis, (31/03/2021).

Tuntutannya, Mereke mendesak agar reklamasi pantai di desa Ambat Tlanakan Pamekasan dihentikan dan diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Selanjutnya, dihari yang sama LSM menggelar aksi demonstrasi menolak penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pamekasan. Rabu (31/3/2021).

Terakhir, demo di depan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam yang digerakkan oleh beberapa LSM Pamekasan. Mereka meminta untuk berdiskusi langsung terkait rencana pengalihan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk penanganan Covid-19.