PAMEKASAN.Jurnalis Center Pamekasan (JCP) melakukan silaturahmi bersama anggota DPR RI Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Muhammad Ali Ridha.
Silaturahmi tersebut berlangsung cukup lama di salah satu tempat pertemuan kabupaten Pamekasan. Minggu, (22/02/2021).
Dalam silaturahmi itu, banyak hal yang dibahas. Mulai dari tentang dunia jurnalistik berkaitan dengan UU ITE, perlindungan guru ngaji dan mengenai bantuan sosial (bansos) yang ada di Madura.
Ketua Jurnalis Center Pamekasan Mulyadi Izhaq mengatakan, silaturahmi itu untuk memperkuat sinergi dan kemitraan JCP bersama anggota DPR-RI. Utamanya dalam menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat.
“Tentu ada beberapa hal yang kami diskusikan bersama Muhammad Ali Ridha kaitannya dengan bidang sosial dan keagamaan,” kata pria kelahiran Pamekasan ini.
Dikatakan alumni IAIN Madura ini, di bidang agama ia menyampaikan terkait kondisi guru ngaji yang ada di Madura yang belum tersentuh dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah.
Ia menitipkan untuk anggota DPR RI dapil Madura agar memperjuangkan nasib guru ngaji agar sama-sama mendapatkan santunan dan perhatian.
“Kontribusi guru ngaji cukup besar dalam merawat generasi muda. Mengajar dengan penuh keikhlasan dan ini sudah saatnya dibantu oleh pemerintah,” ujar mantan aktivis PMII ini.
Selain itu, di bidang sosial sebagai mitra komisi XIII Muhammad Ali Ridha, ia berharap agar ada perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS ) di Madura. Sebabnya, ada banyak masyarakat yang kurang mampu belum sentuh bantuan pemerintah.
“Poin-poin dan keluhan itu yang kami sampaikan sebagai perlindungan dan bantuan masyarakat Madura,” katanya.
Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Muhammad Ali Ridha mengatakan, bahwa hal yang berkaitan dengan kebutuhan dan kemajuan terhadap masyarakat Madura akan disampaikan terhadap pemerintah. Utamanya untuk kementrian sosial dan kementerian agama sebagai mitranya.
“Untuk guru ngaji nanti disampaikan ketika rapat dengan kementerian. Saya menemukan ada guru ngaji yang diberi dengan jagung dan beras,” ceritanya.
Dikatakannya, ada ribuan guru ngaji yang sudah semestinya mendapatkan perlindungan.
Sebelumnya, ini sudah dibahas di kementrian , hanya saja ada perubahan kementerian. Sehingga ini perlu diusulkan ulang,” tambahnya.
“Perlindungan guru ngaji yang ada di Madura nantui disampaikan kembali dengan kementerian agama dan Kementerian sosial. Pada prinsipnya negara harus hadir,” pungkasnya.
