Sekda Pamekasan Totok : Perintahkan OPD Terbuka dan Jalin Kerjasama dengan Media

Avatar

PAMEKASAN. Sekretaris Daerah kabupaten (Sekdakab) Pamekasan Totok Hartono memerintahkan agar jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayahnya tidak menutup diri dan menjalin kemitraan dengan seluruh insan pers dan media.

“OPD agar terbuka untuk insan pers dengan semua kegiatan untuk di syiarkan atau publikasikan,” katanya saat sambutan di acara Hari Pers Nasional (HPN) di Pendopo Ronggo Sukowati Pamekasan. Kamis, (16/02/2021).

Dikatakannya, pers sebagai mitra pemerintah memang harus melakukan kerjasama yang baik. Kerjasama tersebut bisa berupa kegiatan, publikasi atau capaian program yang sudah dilakukan dinas.

BACA JUGA :  2.670 Botol Miras Berbagai Jenis di Pamekasan Dimusnahkan

“Termasuk bekerjasama dengan beberapa kegiatan, tentu ini mendorong pemerintah dalam melakukan program,” ujarnya.

Mantan kadis PU itu menyebut, Insan jurnalistik merupakan bagian dari masyarakat dan pemerintahan yang bisa menjadi penyambung dan penyampai aspirasi.

Diakuinya, Unsur tata kelola pemerintah yang baik apabila sudah memenuhi tiga unsur. Pertama transparansi, akuntabel dan partisipasi.

BACA JUGA :  Ketua DPD RI Nilai Wajar 6 Tuntutan Mahasiswa, Minta Polisi Tidak Represif Aksi 11 April

“Insan pers partner pemerintah untuk menyampaikan program untuk masyarakat. Misalnya kampanye protokol kesehatan (Prokes) yang saat ini masih tengah Pandemi Covid-19,” kata pria berkumis ini.

Sementara itu, Ketua Jurnalis Center Pamekasan Mulyadi Izhaq mengatakan, siap membangun sinergi dengan pemerintah daerah serta mengkritisi kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

“Hadirnya media memang untuk mendukung segala kebijakan pemerintah yang benar dan mengkritisi yang salah agar menjadi benar,” ujar alumni IAIN Madura ini.

BACA JUGA :  Cuan Lewat Bisnis Ikan Koi, Pemuda di Pamekasan Raup Jutaan Rupiah

Mulyadi sapaan akrabnya, meminta agar pemerintah Pamekasan tidak antikritik dan terbuka menerima masukan dan saran dari media.

“Pemerintah daerah intinya menerima masukan dan kritik dari media. Sesuatu yang perlu dikritisi tidak mengapa dikritisi, namun tetap sesuai kaidah jurnalistik yang tepat dan tidak menimbulkan tensi yang negatif,” tandasnya.